SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan anggaran seiring turunnya dana transfer dari pemerintah pusat ke Jawa Tengah yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini memengaruhi seluruh alokasi anggaran, termasuk di dinas yang ia naungi.
“Kalau keuangan daerahnya bagus seperti tahun lalu, di (PUPR) sini saja [tahun lalu] tambahannya ada Rp780 miliar kalau tidak salah, bareng dengan tambahan yang berada di PSDA-nya. Nah, memang kondisi saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena keuangan daerahnya turun,” ujar Henggar saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, belum lama ini.
Menurutnya, penurunan dana transfer dari pusat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja daerah, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut mengalami pengurangan anggaran.
“Yang transfer ke kas daerah dari Kementerian Keuangan itu turun kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kami secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penyesuaian anggaran juga tidak mudah karena harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai dinas.
“Teman-teman di BPKAD juga tidak mudah untuk nge-plot alokasi di masing-masing dinas. Jadi secara keseluruhan dinas-dinas itu juga ada pengurangan,” kata Henggar.
Efisiensi Rp12 Miliar, Sejumlah Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Gedung Alami Penundaan
Selain penurunan transfer, PUPR Jawa Tengah juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Henggar menyebut, efisiensi di internal PUPR mencapai sekitar Rp12 miliar.
Dampak efisiensi tersebut mulai terlihat pada sejumlah program pembangunan, khususnya di bidang Cipta Karya.
“Kami itu ada efisiensi kurang lebih PUPR saja Rp12 miliar. Yang berubah itu kemarin sebenarnya ada pembangunan kantor yang berada di bidang Cipta Karya, kemudian kantor BKD itu hilang, jadi ditunda sementara,” jelas Henggar.
