“Kami siap-siap menunggu. Setelah surat kami terima, Pak Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan menyampaikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk jadi pembahasan upah minimum provinsi,” bilang Aziz.
Kata dia, selanjutnya bupati dan wali kota juga akan meneruskan acuan tersebut kepada dewan pengupahan di wilayah masing-masing sebagai bahan pembahasan UMK.
Di sisi lain, Ahmad Aziz bilang, instansinya telah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan. Ini terkait agenda koordinasi yang jadwalnya berlangsung pada 12–13 November 2026.
BACA JUGA: Biaya Hidup Buruh Berkeluarga di Jawa Tengah Capai Rp16 Juta per Bulan, Aliansi Dorong Perubahan KHL
Agenda tersebut sekaligus memuat sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang telah ada pengesahan undang-undangn. Ahmad Aziz menyebut, terdapat pula ketentuan mengenai pengupahan atau upah minimum dalam regulasi tersebut.
“Besok kami tunggu sosialisasinya seperti apa? kemudian data-datanya nanti seperti apa,” ucapnya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
