SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mengaku belum menerima surat dari Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi acuan pembahasan upah minimum 2027, hingga Rabu, 11 November 2026
Surat tersebut nantinya memuat sejumlah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).
“Biasanya surat dari Menteri Ketenagakerjaan nanti diteruskan kepada gubernur,” kata Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, seusai menerima audiensi KASBI di Kantor Gubernur Jateng, Rabu, 11 November 2026.
Aziz mengatakan, data inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari informasi yang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) butuhkan dalam pembahasan upah minimum.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga masih menunggu kepastian mengenai nilai alfa yang akan jadi formula pengupahan tahun depan. Nilai alfa menjadi salah satu komponen dalam perhitungan kenaikan upah.
BACA JUGA: Alasan Investor Lirik Jawa Tengah, Pemprov Sebut Upah Buruh yang Kompetitif
Ahmad Aziz, mengatakan, belum mengetahui apakah nilai alfa untuk pengupahan 2027 akan mengalami perubahan atau tetap menggunakan rentang sebelumnya, yakni 0,5 hingga 0,9.
“Kalau kemarin alfanya 0,5 sampai 0,9. Apakah ini ada perubahan atau tidak, itu kita belum tahu secara pasti,” ucapnya.
Aziz mengatakan, pemerintah daerah juga menunggu data KHL yang bersumber dari BPS Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pembahasan dalam penetapan upah minimum.
BACA JUGA: Butuh Rp3,5 Juta untuk Hidup Layak di Jawa Tengah, Buruh Tuntut UMP dan UMK 2027 Ikuti KHL 100 Persen
Tunggu Arahan Pemerintah Pusat untuk Pembahasan UMP dan UMK
Aziz berkata, setelah surat dari Menteri Ketenagakerjaan datang, Gubernur Jateng akan meneruskan data tersebut. Tertuju kepada Dewan Pengupahan Provinsi sebagai bahan pembahasan upah minimum provinsi (UMP).
Selanjutnya, hasil dan acuan tersebut akan tertuju kepada bupati dan wali kota. Pemerintah kabupaten/kota kemudian meneruskannya kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
