SEMARANG, beritajateng.tv – Nama-nama tokoh santer terdengar akan maju dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah November 2024 mendatang. Selain tokoh masyarakat, Ketua partai politik (parpol) Jateng pun turut meramaikan bursa Pilgub 2024.
Adapun Ketua partai di Jateng yang masuk dalam survei oleh Archi Research and Strategy Indonesia ialah Ketua DPD PDI Perjuangan, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto, Ketua DPW PKB, Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), dan Ketua DPD Gerindra, Sudaryono.
Kendati demikian, ada beberapa tokoh lainnya yang pernah menjabat sebagai bupati/wali kota, seperti Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi hingga Bupati Kendal, Dico Ganinduto. Tak hanya itu, nama Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi pun turut masuk dalam bursa Pilgub Jateng 2024.
BACA JUGA: Persiapkan Pilkada Serentak 27 November 2024, KPU Jateng Anggarkan Dana Rp2 Triliun Lebih
Menanggapi hal itu, pengamat politik sekaligus Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS) mengapresiasi Ketua partai yang maju dalam Pilgub Jateng 2024. Menurutnya, hal itu selaras dengan tujuan partai yang sebenarnya.
“Partai dibentuk untuk mencapai jabatan publik. Sebagai leader dari partai, jika ketua partai menkadidasi, saya kira itu baik saja. Tujuan berpartai adalah mencapai kekuasaan,” ujar NHS saat beritajateng.tv temui di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis 28 Maret 2024 malam.
Bahkan, Mantan Ketua Bawaslu RI itu mengapresiasi Ketua partai di Jateng yang mengajukan diri dalam bursa Pilgub 2024. Dalam hematnya, sosok yang berasal dari partai lebih baik ketimbang yang berangkat dari luar partai.
“Bahkan menurut saya, hindari sejauh mungkin yang membasiskan diri pada sosok saja di luar partai. Ada beberapa poin fungsi partai, yakni untuk rekrutmen politik, (memilih kandidat) dengan ketua partai atau paling tidak lingkaran partai, itu akan positif,” aku NHS.
Sosok yang berada di luar partai bermodal popularitas saja, bagi NHS, tidaklah cukup.
NHS sarankan debat antar kandidat dalam Pilgub Jateng
Bagi NHS, berlangsungnya Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu harus menjadi refleksi untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang. Utamanya, NHS menyebut metode kampanye harus menjadi bahan evaluasi juga.
Ia menilai, metode kampanye rapat umum yang melibatkan ribuan orang tak efektif. Alasannya, program kerja masing-masing kandidat tak dapat terserap baik oleh masyarakat sebagai calon pemilih.
“Metodenya bisa menggunakan platform media, ternyata media sosial seperti YouTube jadi favorit untuk digunakan kampanye, baik oleh lembaga resmi maupun tidak resmi. Apalagi kemudian diikuti platform lainnya seperti Instagram dan Tiktok,” terangnya.
BACA JUGA: Songsong Pilkada Serentak 2024, Nana Sudjana Harap Meninggalnya Petugas Pemilu Tak Terulang Lagi
Lebih lanjut, NHS mengapresiasi diskusi publik seperti Desak Anies dan Tabrak Prof yang ramai digunakan oleh paslon 01 dan 03 saat Pemilu 2024 lalu. Metode itu, bagi NHS, jauh lebih efektif untuk menyampaikan gagasan paslon sekaligus membuat masyarakat melek akan politik.
“Kampanye justru menurut saya untuk orang yang baru, bukan anggota partai politik yang hadir dalam rapat umum atau kampanye akbar. Kandidat menyampaikan visi misi dan semacamnya. Paling bagus metode seperti Anies Baswedan melalui Desak Anies maupun Pak Mahfud melalui Tabrak Prof,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
