Rencananya, kata Mbak Ita, dinas-dinas yang memiliki anggaran BBM besar akan ia dorong untuk menggunakan kartu RFID ini. “Ini bisa jadi role model bagi dinas lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya agar bisa bekerja sama dengan Pertamina Retail. Hal ini untuk mempermudah monitoring pengeluaran atau realisasi BBM di satu dinas,” jelasnya.
Kartu RFID Pertamina
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, tercatat, anggaran pengeluaran BBM di dinasnya mencapai Rp 5.396.542.800 dalam satu tahun. Anggaran ini merupakan operasional bagi BBM 25 unit mobil, 58 truk berat, 34 kendaraan roda 3, dan 92 unit BBM untuk sepeda motor. Selain itu, juga sebagai Bahan Bakar Minyak operasional mesin potong dan mesin Pompa.
“Dengan RFID ini, kuota habisnya berapa akan kelihatan. Sehingga jika ada Silpa pasti akan kelihatan juga,” kata Yudi.
Sebelumnya, lanjutnya, sebelum menggunakan kartu RFID, petugas mendapatkan uang operasional dan menukarnya dengan nota.
“Sudah pakai ini, maka akan terpantau lewat website pengeluaran BBM-nya. Jadi saat ada pemeriksaan kita tinggal buka laporannya sudah tercatat di website,” ujarnya.
Sales Area Manager 4 PT Pertamina Retail, Sugeng Rihadi menjelaskan, jika RFID sebetulnya alat pembayaran cashless yang sudah Pertamina kembangkan cukup lama.
“Kami sudah bekerja sama dengan instansi-instansi, agar penggunaan bahan bakar bisa termonitor dengan baik. Selain itu juga mempermudah pelayanan dengan cashless atau non tunai,” paparnya.
Menurutnya, selain Dinas Perumahan dan Permukiman. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang juga telah melalui tahap proses pendaftaran dan kontrak, untuk segera menggunakan kartu RFID ini.
“Menyusul akan ada juga DPU, inspektorat dan dinas lainnya. Bahkan sampai ke tingkat terbawah seperti kecamatan akan menggunakan RFID,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
