“Akun bot kan yang menjalankan segelintir orang saja. Jadi solusinya bukan membatasi semua orang, ini kurang bijak menurut saya,” ucap Edvra.
BACA JUGA: Sesalkan DPR RI Tak Terima Demonstran, Pengamat Unika: Gak Cukup Minta Maaf Lewat Medsos
Terlebih, Edvra meyakini kebutuhan pengguna internet dalam menggunakan medsos saat ini sangat beragam. Sehingga, tutur dia, banyak orang memiliki lebih dari satu akun untuk memenuhi kebutuhan personal branding, hiburan, berjualan, hingga akun untuk mengarsipkan portofolio atau karya.
“Misalnya saya butuh dua akun, satu untuk personal branding sebagai peneliti dan akademisi, satu lagi akun privat hanya untuk keluarga dan teman dekat. Kalau aturannya satu orang satu akun, kebutuhan itu jadi terhambat,” tegas dia.
Lebih lanjut, Edvra mendorong pemerintah mengutamakan pendekatan literasi digital ketimbang melakukan pembatasan akses. Sehingga, pengguna internet dapat lebih kritis merespons hoaks dan disinformasi.
“Prinsipnya bukan membatasi, tapi meliterasi. Wacana kebijakan yang harusnya diciptakan bukan untuk menyasar saya, tapi akhirnya saya juga kena, jadinya perlu dipertimbangkan lagi hal ini,” pungkas Edvra.
Usulan anggota dewan soal pembatasan medsos, dari Gerindra hingga PKB
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.
Hal itu Bambang Haryadi sampaikan saat sesi doorstop wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2025 lalu.
Pernyataan tersebut muncul saat ia menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.
“Jadi kita kan paham bahwa sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah, isu apa pun bisa tersebar di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu sosial media itu,” ujar Bambang Haryadi.
