Proses rekrutmen PPPK, menurutnya, harus melibatkan individu yang telah bekerja di instansi tertentu dan mengikuti proses seleksi dengan baik. “Harapannya, mereka yang di terima adalah orang-orang yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang yang di butuhkan,” jelas Rahmulyo.
Ia mengakui bahwa rekrutmen PPPK berada di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, karena melibatkan anggaran, penempatan, dan rekrutmen. BKPP perlu berkoordinasi dengan BKN untuk menangani permasalahan yang ada di daerah terkait kompetensi pegawai.
“Rekrutmen PPPK itu oleh BKN. Pemerintah kabupaten/kota seharusnya hanya memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan. Kami akan segera mendengarkan penjelasan dari pihak BKPP terkait masalah ini,” tutup Rahmulyo.
DPRD Kota Semarang berharap langkah ini dapat memastikan bahwa semua pegawai PPPK memenuhi kompetensi yang di butuhkan, sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (*)
Editor: Elly Amaliyah
