Selain dana bergulir, DPRD juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan intensif kepada koperasi yang masih lemah dari sisi permodalan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memfasilitasi akses pembiayaan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami arahkan koperasi agar bisa mengakses pembiayaan sesuai regulasi, termasuk melalui Himbara. Tapi perlu pendampingan teknis agar mereka siap,” kata Joko.
Ia menilai keberadaan KKMP tidak hanya sebagai program ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Apalagi sebagian besar pengurus koperasi bekerja secara sukarela tanpa imbalan.
“Mereka bekerja dengan semangat membangun ekonomi masyarakat. Ini harus kita dukung penuh agar bisa berkembang dan memberi manfaat luas,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
