Menyapa Nusantara

Dukung Program Tiga Juta Rumah, Himperra Jateng Targetkan Bangun 14 Ribu Unit: Saat Ini Sudah 6 Ribu

×

Dukung Program Tiga Juta Rumah, Himperra Jateng Targetkan Bangun 14 Ribu Unit: Saat Ini Sudah 6 Ribu

Sebarkan artikel ini
Himperra Rumah | Iuran Program Tapera
Ilustrasi perumahan. (Foto: Kementerian PUPR)

SEMARANG, beritajateng.tv – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah menargetkan pembangunan 14 ribu unit rumah dalam Program Tiga Juta Rumah yang Presiden RI Prabowo Subianto canangkan.

Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menegaskan hingga kini pihaknya sudah merealisasikan sekitar 6 ribu unit.

Sugiyatno menyampaikan target ambisius itu usai audiensi dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait.

Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah provinsi sangat penting untuk mempercepat pembangunan hunian dan mengurangi backlog rumah.

“Kami berencana menambah minimal 7 ribu unit dalam empat bulan mendatang. Maka dari itu kami meminta dukungan gubernur untuk mengatasi kendala lapangan,” ujar Sugiyatno, Senin, 15 September 2025.

BACA JUGA: Percepat Program 3 Juta Rumah, 35 Daerah di Jateng Bebaskan Biaya BPHTB

Salah satu hambatan utama berkaitan dengan perizinan di tingkat kabupaten dan kota. Ia berharap percepatan proses tersebut mampu mendukung kelancaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dengan percepatan perizinan, pemasaran akan semakin cepat, sehingga target 14 ribu unit bisa tercapai,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jateng, Boedyo Dharmawan, menambahkan, pihaknya sudah mengidentifikasi beragam kendala yang Himperra sampaikan.

“Masalah itu melibatkan banyak sektor, terutama pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.

BACA JUGA: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Mendagri Raih Penghargaan di Hapernas 2025: Supervisi Jateng hingga Aceh

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar backlog rumah bisa tertangani. Ia mendorong percepatan rapat koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi bersama.

“Kami akan buat workshop dengan menghadirkan bupati, wali kota, perbankan, PLN, BPN, serta dinas terkait. Jangan sampai kinerja pembangunan terhambat hanya karena urusan perizinan,” ungkapnya.

Ia menilai meskipun kewenangan izin berada di kabupaten dan kota, koordinasi tingkat provinsi tetap bisa membantu.

“Kalau dalam bentuk koordinasi, tentu sah dilakukan. Kami akan adakan rakor agar setiap pengembang mendapat kepastian,” jelas Ahmad Luthfi. (ant)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi