SEMARANG, beritajateng.tv – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bahan evaluasi publik dan kalangan analis politik.
Pengamat politik Hersubeno Arief mengundang Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri, dalam tayangan Hersubeno Point untuk membahas capaian serta tantangan pemerintahan yang baru berusia satu tahun tersebut.
Sudirman Said menilai pemerintahan saat ini belum menunjukkan pemutusan yang tegas terhadap praktik masa lalu di era kepempimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sayangnya pemerintahan Prabowo masih memikul beban ganda. Ia harus menyelesaikan masalah lama sambil memenuhi janji politiknya,” ungkap Sudirman dalam video di kanal YouTube milik Hersubeno, Minggu, 19 Oktober 2025.
BACA JUGA: Siap Pasang Badan Bela Jokowi soal Ijazah Palsu, PSI Jateng: Ini Demi Jaga Kewarasan dan Kebenaran
Ia menyebut beban itu meliputi utang besar kepada China, masalah hukum, hingga nepotisme yang terus berlanjut.
Menurut Sudirman, publik menanti langkah konkret untuk membangun legitimasi, bukan hanya penggunaan kekuasaan.
“Power itu ada masa berlakunya, tapi legitimasi dari integritas dan kepercayaan publik bisa bertahan lama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintahan Prabowo perlu menata kembali hukum, memberantas korupsi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan agar mendapat dukungan rakyat yang sejati.
Setahun pemerintahan Prabowo, struktur kabinet masih tak efisien
Sudirman juga menyoroti membesarnya struktur kabinet yang dinilai tidak efisien. Kondisi ini menurutnya berpotensi menghambat efektivitas birokrasi.
“Jumlah menteri, wakil menteri, hingga staf khusus sudah lebih dari seratus orang. Koordinasi pasti sulit berjalan,” ujarnya.
Meski begitu, Sudirman mengakui ada sejumlah capaian positif. Stabilitas ekonomi dan diplomasi internasional disebut cukup menonjol.
“Diplomasi luar negeri Prabowo paling aktif sepanjang sejarah. Dalam setahun, ia sudah melakukan 26 kunjungan ke luar negeri,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar perhatian terhadap isu domestik seperti reformasi kepolisian dan penegakan hukum jangan terabaikan.
BACA JUGA: Prodem Jateng Desak KPU Surakarta Buka Salinan Ijazah Jokowi, Minta Transparansi Publik
