SEMARANG, beritajateng.tv – Sekolah Rakyat yang tengah pemerintah rancang akan menjadi lembaga pendidikan dengan dua jalur utama. Jalur akademik bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, serta vokasi bagi mereka yang siap langsung bekerja.
Hal tersebut terungkap oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025.
“Memang di Sekolah Rakyat nanti ada dua jalur. Bagi yang ingin meneruskan pendidikan tinggi akan dibimbing secara akademik, sementara yang ingin langsung bekerja akan dibimbing melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta lembaga-lembaga lain dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
BACA JUGA: 166 Sekolah Rakyat Beroperasi di 2025, Mensos dan Menteri PANRB Pastikan Program Efektif
“Kami akan berkolaborasi dengan Kemnaker, P2MI, dan lembaga lain untuk menyiapkan kurikulum bagi siswa yang ingin langsung bekerja,” tambahnya.
Selain menyiapkan jalur pendidikan, Kementerian Sosial juga sedang menyusun rencana kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) bersama Kementerian PAN-RB.
Tidak hanya tenaga pengajar, namun juga tenaga kependidikan seperti wali asrama, operator, tenaga keamanan, hingga wali asuh akan dilibatkan dalam sistem Sekolah Rakyat.
“Semua kami rancang secara menyeluruh, tidak hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga tenaga kependidikan lainnya. Nanti akan banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Gubernur Jawa Tengah: Sekolah Rakyat Sudah Match
Untuk pengisian SDM, pemerintah akan memprioritaskan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang sudah bekerja di lingkungan masing-masing. Namun, jika kebutuhan belum terpenuhi, akan ada rekrutmen baru melalui seleksi dan diklat khusus.
Menurut data awal, jumlah tenaga yang akan terlibat dalam Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 6.000 orang, termasuk sekitar 2.500 guru.
“Secara keseluruhan lebih dari enam ribu tenaga, dan hanya gurunya saja sekitar dua ribu lima ratusan,” ungkapnya.
Program Sekolah Rakyat ini harapannya menjadi solusi bagi anak-anak dari berbagai daerah yang ingin memperoleh pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, baik di bidang akademik maupun vokasi.
BACA JUGA: 14 Sekolah Rakyat Hadir di Jateng, Target Seribu Siswa Setiap Lokasi Mulai 2026
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai program ini sangat tepat berjalan di Jawa Tengah karena sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
“Jadi gini, tujuannya untuk di Jawa Tengah itu sangat pas sekali. Satu sisi kita mereduksi miskin ekstrem terkait dengan sekolah-sekolah rakyat yang kita perlukan,” ujarnya.
“Yang kedua adalah menjurus kepada sekolah vokasi. Di Jawa Tengah itu kita proyeksikan untuk sekarang atau investasi yang padat karya. Padat karya adalah membuat masyarakat banyak tenaga kerja di mana vokasi mereka siap kerja di perusahaan yang kita punya. Jadi pas, match,” tambah Luthfi.
Ia mengatakan bahwa saat ini, sudah ada 18 Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jawa Tengah; di antaranya terdapat di Semarang, Pati, Purbalingga, dan 15 kabupaten/kota. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
