SEMARANG, beritajateng.tv – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah terus berkembang di Jawa Tengah (Jateng). Hingga penghujung 2025, sudah ada 14 titik sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah dengan jumlah siswa mencapai sekitar 1.500 anak dari keluarga miskin.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa awal Oktober lalu tiga titik baru di Kebumen, Jepara, dan Semarang resmi memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Total ada 14 titik, salah satunya di Sragen yang segera menyusul. Di Magelang sendiri terdapat dua lokasi, yakni di Antasena dan bekas BLK,” jelas Imam belum lama ini.
Sekolah rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari asrama, pakaian, seragam, peralatan belajar, hingga laptop.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat Resmi Launching, Siswa Bakal Dapat Laptop dan Seragam Gratis!
Imam memastikan tidak ada praktik titipan dalam proses seleksi.
“Semua siswa benar-benar dari keluarga miskin. Harapannya, sekolah rakyat bisa memutus rantai kemiskinan. Anak-anak mendapat akses pendidikan, sementara keluarganya ikut diberdayakan,” tegasnya.
Hingga saat ini, sekitar 1.500 siswa terdaftar di sekolah rakyat di Jawa Tengah. Setiap titik rata-rata memiliki 2–4 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 25 siswa per kelas.
Selain pendidikan formal, orang tua siswa juga memperoleh program pendampingan. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga dukungan usaha mikro sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan terpadu.
Target Sekolah Rakyat Skala Besar 2026
Lebih jauh, Imam menyampaikan pemerintah pusat menyiapkan rencana pembangunan sekolah rakyat berskala besar mulai 2026. Setiap titik targetnya mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Untuk itu, kabupaten/kota yang ingin mengajukan wajib menyediakan lahan minimal 8 hektare.
“Pemerintah pusah menanggung seluruh biaya pembangunan, mulai gedung, asrama, laboratorium, hingga pengadaan guru. Daerah hanya perlu menyediakan lahan dan melakukan koordinasi,” pungkasnya.
BACA JUGA: Masih Tahap Adaptasi, Sekolah Rakyat Temanggung Bakal Mulai Kegiatan Belajar Awal Oktober 2025
Imam berharap Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan akses pendidikan gratis, tetapi juga mendorong keluarga penerima untuk bangkit dari jerat kemiskinan. (*)
Editor: Farah Nazila
