SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pemeriksaan dengan fokus nasional pada isu ketahanan pangan tahun 2025. Pemeriksaan tersebut masih berlangsung di sejumlah entitas pemeriksaan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan hasil pemeriksaan lantaran masih dalam tahap pelaksanaan.
“Kami masih dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan. Jadi kami belum bisa memberikan kesimpulan karena memang masih dalam pelaksanaan,” ujar Luthfi saat ditemui usai kegiatan BPK Media Gathering di Kota Semarang, Selasa, 21 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa fokus ketahanan pangan yang sedang BPK periksa tahun ini tidak terkait langsung dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Temuan Rp96 M di Laporan Keuangan Jateng, BPK: Kelebihan Bayar Honor
Menurutnya, pemeriksaan atas program MBG kemungkinan baru akan masuk dalam agenda BPK tahun depan.
“Itu dua hal yang berbeda ya. Untuk MBG sendiri kami belum, mungkin di tahun 2026 nanti bisa saja itu akan menjadi program,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, BPK juga tetap melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemeriksaan ini, kata dia, mencakup aspek pemberian hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan daerah.
