SEMARANG, beritajateng.tv – Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menargetkan transaksi lewat katalog elektronik capai Rp 300 triliun di akhir tahun 2024.
Tak hanya itu, LKPP RI juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat aktif dalam transaksi di katalog elektonik milik pemerintah.
Melalui sosialiasi bertajuk Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Manajemen Akun PPN untuk Pelaku Usaha yang berlangsung di MG Setos Hotel, Kota Semarang, Jumat 2 Agustus 2024 sore, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menggandeng UMKM di Kota Semarang turut terlibat aktif.
Selain Hendrar Prihadi alias Hendi, turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI, Alamuddin Dimyati Rois (Gus Alam). Gus Alam memberikan keynote speech dalam sosialisasi tersebut.
BACA JUGA: Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita dalam Pengelolaan Barang dan Jasa di Pemkot Semarang
Usai menghadiri acara itu, Hendi menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong UMKM agar bisa terlibat dalam transaksi Pemerintah melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Yakni tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM.
“Inpres 02/22 itu benar-benar sangat mendorong supaya UMKM punya peluang untuk bisa bertransaksi dengan pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Salah satu bunyinya adalah belanja di Pemda, Kementerian, maupun Lembaga minimal 40 persen harus melibatkan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM, ini penting,” tegas Hendi.
