JAKARTA, beritajateng.tv – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan berbagai gebrakan.
Berbagai upaya dan strategi terobosan melalui penyederhanaan proses bisnis. Konsistensi dalam tata kelola industri hulu migas dan hasil transformasi organisasi SKK Migas sejak 2020 memberikan hasil yang menggembirakan.
Gebrakan SKK Migas tersebut menghasilkan sekitar Rp 700 triliun dari industri hulu migas ke negara di tahun 2022.
“Kami bersyukur, berbagai langkah SKK Migas melalui penyederhaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem. Dengan berbagai pihak telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses. Sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara. ” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi di Jakarta.
Kurnia menambahkan hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp 672 triliun. Terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp 583 triliun. Termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp.17 Triliun. Yang turut rasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp 89 triliun.
Meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan Pajak Penghasilan migas serta pendapatan lainnya. Nilai tersebut dari beberapa gebrakan yakni percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi. Melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran. Melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak. Dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut.
Dukungan terhadap pertumbuhan industri tertentu yang memanfaatkan gas bumi. Juga implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berkontribusi hingga sekitar Rp 24 triliun.
Terobosan Improvement SKK Migas
Kurnia menginformasikan terobosan dan improvement oleh SKK Migas dalam lifting minyak dan gas bumi di tahun 2022. Mampu mengamankan penerimaan negara sehingga memberikan dukungan percepatan cashflow penerimaan negara.
“Setiap lifting yang dicatat, 100 persen pembayaran sudah masuk ke rekening negara. Meskipun di lapangan ada beberapa kegiatan lifting yang tertunda karena gangguan cuaca dan lainnya. Langkah ini akan mengamankan penerimaan negara dan percepatan cashflow negara. Sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN”, ujar Kurnia.
Selain itu, dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) Hulu Migas. SKK Migas telah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan BMN dan terus melakukan upaya transformasi dan optimalisasi.
Sampai dengan akhir tahun 2022, nilai BMN Hulu Migas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp598,71 triliun. Atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya. Dan berhasil melakukan optimalisasi BMN dengan membukukan PNBP pengelolaan BMN hulu migas sebesar Rp251,22 miliar. Atau meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya.
SKK Migas turut serta medorong pemanfaatan Aset Kilang LNG Badak. Industri hulu migas berhasil setor ke negara sekitar Rp 1,7 triliun atas pemanfaatan Kilang LNG Badak.
