Natan menyatakan pihaknya tidak sepakat dengan mekanisme tersebut. Meski pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan biaya politik, ia menilai mekanisme itu tidak boleh menghilangkan ruang rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Kalau dari kami sangat tidak setuju. Karena pemilu itu representasi suara rakyat. Pesta demokrasi elektoral itu hajatnya rakyat Indonesia,” tegasnya.
Bagi para peserta Pekan Progresif, reformasi pemilu tidak cukup hanya membahas efisiensi penyelenggaraan. Perubahan juga perlu mempertimbangkan keterwakilan rakyat, kualitas calon, serta partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Rekomendasi Akan Mahasiswa Bawa ke DPR RI
Pekan Progresif merupakan agenda tahunan BEM Fakultas Hukum Undip yang telah berlangsung sejak 2014. Tahun ini, kegiatan tersebut menghadirkan 16 delegasi dari 14 universitas, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Andalas.
Selama kegiatan, para delegasi mengikuti konferensi dan diskusi bersama akademisi serta praktisi hukum. Pembahasan mencakup aspek norma hukum, kelembagaan, hingga budaya hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Rangkaian kegiatan akan ditutup melalui seminar nasional di Rajawali Cultural Center, Kota Semarang, Sabtu (14/11/2026). Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan menjadi pembicara, di antaranya Ahmad Doli Kurnia, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Seminar tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti diskusi mengenai reformasi demokrasi dan sistem politik nasional.
Namun, panitia tidak ingin Pekan Progresif hanya menjadi ruang bertukar gagasan. Para delegasi menargetkan penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang merangkum masukan terkait pembenahan sistem pemilu.
Dokumen tersebut rencananya akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI melalui audiensi. Langkah itu diharapkan menjadi bentuk advokasi mahasiswa agar gagasan yang muncul dalam forum dapat masuk ke ruang pembahasan kebijakan nasional.
“Kami ingin membuat suatu policy brief atau poin rekomendasi yang nantinya akan kami upayakan untuk advokasi melalui audiensi Komisi II DPR RI,” ungkap Natanael.
