SEMARANG, beritajateng.tv – Reformasi sistem pemilu menjadi sorotan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 16 delegasi dari 14 universitas di Indonesia berkumpul di Semarang untuk merumuskan rekomendasi pembenahan sistem politik nasional melalui Pekan Progresif 2026.
Forum yang dihelat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu berlangsung selama enam hari hingga Sabtu (14/11/2026).
Para peserta membahas rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu hingga persoalan kualitas demokrasi di Indonesia.
Koordinator 1 Pekan Progresif 2026, Natanael Sampetondok Mantiri, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki fokus berbeda dari agenda sebelumnya.
Panitia secara khusus mengangkat isu reformasi sistem pemilu sebagai salah satu pintu masuk pembenahan demokrasi.
“Untuk tahun ini yang membedakan terutama dari fokus isunya. Kami membawa isu rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu,” kata Natan, sapaan akrabnya, di Semarang, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA: Pengamat Politik Undip Ragukan Rocky Gerung Tetap Kritis Usai Masuk Wantimpres: Pendukung Prabowo Sejak Dulu
Menurut dia, sejumlah persoalan politik nasional berkaitan erat dengan sistem pemilu yang berlaku. Praktik politik uang, transaksi politik, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Natan menilai pembenahan sistem pemilu harus mampu mendorong lahirnya wakil rakyat yang berkualitas. Dengan begitu, lembaga legislatif harapannya dapat menghasilkan produk legislasi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Harapan kami ketika parlemen sudah di benahi, kualitas legislasi dan kebijakannya juga akan membaik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan kompetensi. Pilihan politik, menurutnya, tidak seharusnya hanya di tentukan oleh popularitas atau kedekatan calon dengan kelompok elite.
Mahasiswa Kumpulkan Gagasan
Salah satu isu yang turut menjadi pembahasan ialah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung.
