SEMARANG, beritajateng.tv – Reformasi sistem pemilu menjadi sorotan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 16 delegasi dari 14 universitas di Indonesia berkumpul di Semarang untuk merumuskan rekomendasi pembenahan sistem politik nasional melalui Pekan Progresif 2026.
Forum yang dihelat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu berlangsung selama enam hari hingga Sabtu (14/11/2026).
Para peserta membahas rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu hingga persoalan kualitas demokrasi di Indonesia.
Koordinator 1 Pekan Progresif 2026, Natanael Sampetondok Mantiri, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki fokus berbeda dari agenda sebelumnya.
Panitia secara khusus mengangkat isu reformasi sistem pemilu sebagai salah satu pintu masuk pembenahan demokrasi.
“Untuk tahun ini yang membedakan terutama dari fokus isunya. Kami membawa isu rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu,” kata Natan, sapaan akrabnya, di Semarang, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA: Pengamat Politik Undip Ragukan Rocky Gerung Tetap Kritis Usai Masuk Wantimpres: Pendukung Prabowo Sejak Dulu
Menurut dia, sejumlah persoalan politik nasional berkaitan erat dengan sistem pemilu yang berlaku. Praktik politik uang, transaksi politik, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Natan menilai pembenahan sistem pemilu harus mampu mendorong lahirnya wakil rakyat yang berkualitas. Dengan begitu, lembaga legislatif harapannya dapat menghasilkan produk legislasi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Harapan kami ketika parlemen sudah di benahi, kualitas legislasi dan kebijakannya juga akan membaik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan kompetensi. Pilihan politik, menurutnya, tidak seharusnya hanya di tentukan oleh popularitas atau kedekatan calon dengan kelompok elite.
Mahasiswa Kumpulkan Gagasan
Salah satu isu yang turut menjadi pembahasan ialah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung.
Natan menyatakan pihaknya tidak sepakat dengan mekanisme tersebut. Meski pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan biaya politik, ia menilai mekanisme itu tidak boleh menghilangkan ruang rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Kalau dari kami sangat tidak setuju. Karena pemilu itu representasi suara rakyat. Pesta demokrasi elektoral itu hajatnya rakyat Indonesia,” tegasnya.
Bagi para peserta Pekan Progresif, reformasi pemilu tidak cukup hanya membahas efisiensi penyelenggaraan. Perubahan juga perlu mempertimbangkan keterwakilan rakyat, kualitas calon, serta partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Rekomendasi Akan Mahasiswa Bawa ke DPR RI
Pekan Progresif merupakan agenda tahunan BEM Fakultas Hukum Undip yang telah berlangsung sejak 2014. Tahun ini, kegiatan tersebut menghadirkan 16 delegasi dari 14 universitas, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Andalas.
Selama kegiatan, para delegasi mengikuti konferensi dan diskusi bersama akademisi serta praktisi hukum. Pembahasan mencakup aspek norma hukum, kelembagaan, hingga budaya hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Rangkaian kegiatan akan ditutup melalui seminar nasional di Rajawali Cultural Center, Kota Semarang, Sabtu (14/11/2026). Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan menjadi pembicara, di antaranya Ahmad Doli Kurnia, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Seminar tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti diskusi mengenai reformasi demokrasi dan sistem politik nasional.
Namun, panitia tidak ingin Pekan Progresif hanya menjadi ruang bertukar gagasan. Para delegasi menargetkan penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang merangkum masukan terkait pembenahan sistem pemilu.
Dokumen tersebut rencananya akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI melalui audiensi. Langkah itu diharapkan menjadi bentuk advokasi mahasiswa agar gagasan yang muncul dalam forum dapat masuk ke ruang pembahasan kebijakan nasional.
“Kami ingin membuat suatu policy brief atau poin rekomendasi yang nantinya akan kami upayakan untuk advokasi melalui audiensi Komisi II DPR RI,” ungkap Natanael.
Ia berharap mahasiswa hukum tidak hanya menyampaikan kritik terhadap persoalan demokrasi. Mahasiswa juga harus mampu menawarkan gagasan dan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.
“Mahasiswa hukum tidak boleh hanya mempermasalahkan sesuatu, tetapi juga harus bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut,” pungkasnya. (*)
