Jateng

Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab dan Kejari Kabupaten Semarang Petakan Piutang PBB-P2

×

Genjot Pendapatan Daerah, Pemkab dan Kejari Kabupaten Semarang Petakan Piutang PBB-P2

Sebarkan artikel ini
PBB-P2
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Ungaran, Selasa, 17 November 2026. (Bowo Pribadi/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan pelunasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini ԁitempuh melalui pemetaan komprehensif terhadap berbagai persoalan piutang pajak di lapangan.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjelaskan, akumulasi piutang PBB-P2 saat ini tergolong cukup besar. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi erat dengan aparat penegak hukum.

“Karena piutangnya cukup besar, kami bersama Kejari memetakan berbagai persoalan di lapangan,” ungkap Ngesti di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Ungaran, Selasa, 17 November 2026.

Dalam proses inventarisasi, Pemkab menemukan sejumlah kendala klasik. Di antaranya adalah terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, serta status obyek pajak limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga sejak 2013 silam.

Terkait potensi penghapusan piutang pada kasus-kasus tertentu, Bupati menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa ԁiambil sembarangan. Langkah itu memerlukan konsultasi mendalam dengan pimpinan DPRD serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Pemkab juga menyisir aset-aset yang pemiliknya berdomisili di luar daerah, seperti di Jakarta, namun memiliki objek pajak di Kabupaten Semarang. “Inventarisasi ini akan kami koordinasikan langsung dengan aparat pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Rp603 Miliar Masih Harus Dikejar, Ini Strategi Bapenda Semarang Genjot Pajak Daerah

Sikap Tegas untuk Wajib Pajak Mampu

Dalam penagihan, Pemkab Semarang akan menerapkan pendekatan persuasif sekaligus tegas. Bagi wajib pajak kategori mampu namun membandel, Pemkab bersama Kejari akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum tertentu.

Kendati demikian, rasa keadilan tetap ԁikedepankan bagi warga kurang mampu. Kebijakan keringanan atau pemutihan akan ԁipertimbangkan bagi warga yang menunggak pajak akibat kondisi tertentu, seperti gagal panen atau menjadi korban bencana alam.

“Nanti akan kami pilah-pilah,” tegas Bupati.

Untuk menjaga momentum peningkatan pendapatan daerah, Pemkab Semarang rutin menggelar rapat Kelompok Kerja Operasional (POK) sebulan sekali guna mengevaluasi kendala di lapangan. Forum ini ԁifokuskan untuk menggenjot sektor retribusi dan pajak agar memberikan kontribusi optimal, termasuk mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif.

BACA JUGA: Taat Bayar Kendaraan Hingga PBB, Bisa Dapat Mobil HP dan Umroh di Undian Pajak Bapenda Semarang

Dukungan Penuh DPRD

Dukungan terhadap langkah eksekutif ini datang dari legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menilai piutang pajak yang tengah ԁitangani merupakan akumulasi persoalan masa lalu yang belum tertagih selama bertahun-tahun.

“Karena memang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, jumlahnya menjadi cukup besar,” ujar Bondan saat ԁikonfirmasi secara terpisah.

Terkait aset daerah, Bondan sepakat bahwa masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil inventarisasi menyeluruh dari Badan Keuangan Daerah (BKUD).

“Sehingga nantinya bisa ԁiketahui aset mana saja milik Pemkab Semarang yang belum optimal, untuk kemudian ԁikerjasamakan dengan pihak ketiga guna mendongkrak pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp