SEMARANG, beritajateng.tv – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi (BAS) tentang kemungkinan Pemilu berlangsung sebelum 2029 memicu reaksi keras dari DPC Partai Gerindra Kota Semarang.
Gerindra menilai pernyataan tersebut berpotensi memancing kegaduhan politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjalankan agenda pembangunan.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, menilai wacana mengenai percepatan Pemilu tidak seharusnya Budi Arie lontarkan secara sembarangan.
Menurutnya, agenda Pemilu telah memiliki landasan konstitusional dan terlaksana dalam siklus lima tahunan. Ia menyebut pernyataan Budi Arie justru berpotensi memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“BAS ini saya kira sudah berulang kali membuat statement yang tidak bisa meredam dan tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Justru ini membuat gaduh,” kata Joko.
Joko meminta Budi Arie memahami posisi dan dampak dari setiap pernyataan politik yang dsampaikan kepada publik. Ia berharap wacana yang dapat memicu keresahan tidak terus diulang.
“Oleh sebab itu, saya berharap BAS segera sadar diri dan sadar posisi supaya tidak membuat gaduh perpolitikan dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Joko, pernyataan mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung sebelum 2029 menjadi persoalan serius bagi kader Gerindra.
Pasalnya, wacana tersebut dapat memunculkan asumsi bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan berjalan sesuai masa jabatan yang ada.
“Jika ada wacana yang BAS gaungkan mengenai Pemilu sebelum 2029. Tentu saya sebagai warga negara dan kader Gerindra merasa ini orang membuat gaduh,” katanya.
Ia menegaskan, Pemilu telah memiliki aturan dan mekanisme yang jelas. Karena itu, wacana percepatan tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Gaduh terhadap kegiatan politik yang sudah di atur oleh konstitusi, bahwa Pemilu berjalan setiap lima tahun sekali. Tahun berikutnya adalah 2029,” tegas Joko.
Gerindra Kota Semarang pun mengaku akan menggerakkan seluruh struktur partai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpancing isu percepatan Pemilu.
Langkah tersebut, menurut Joko, penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi politik yang berpotensi mengganggu situasi nasional.
BACA JUGA: Dewan Pertanyakan Rencana Efisiensi Pemkot Semarang, Herlambang: PAD Cuma 88 Persen, Salah Siapa?
“Kami akan mengerahkan seluruh jajaran kader untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat. Supaya tidak terpancing dan tidak membuat gaduh di masyarakat tentang isu Pemilu yang di percepat,” ujarnya.
Di tengah munculnya wacana tersebut, Gerindra meminta publik tetap fokus mengawal jalannya pemerintahan.
Joko mengatakan kader partai di daerah juga akan terus menyosialisasikan program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Oleh sebab itu kami selalu memberikan arahan kepada kader untuk mensosialisasikan program-program Pak Prabowo yang pro-rakyat. Kami fokus pada program yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.
Gerindra Kota Semarang menegaskan tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Menurut Joko, stabilitas politik penting agar agenda pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.
Gerindra juga menilai masyarakat perlu tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi politik yang berkembang di media sosial.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga situasi tetap kondusif dan mengawal program-program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (*)
