SEMARANG, beritajateng.tv – Rencana efisiensi anggaran hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Kota Semarang.
Dewan mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan efisiensi sebagai jalan pintas untuk menutup persoalan pendapatan daerah yang belum optimal.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo Setio Adji menilai efisiensi memang perlu di tengah tekanan fiskal. Namun, pemerintah harus lebih dulu membuka secara rinci sumber persoalan anggaran dan pendapatan.
Menurutnya, DPRD telah melalui proses pembahasan sebelum menyetujui anggaran yang Pemkot Semarang ajukan. Karena itu, ketika target pendapatan tidak tercapai, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau sekarang kita lihat mereka berpedoman bahwa pendapatan 2025 tidak mencapai target dalam taraf yang baik, itu kesalahan siapa? Apakah kesalahan kami? Sebetulnya bukan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup rampung hanya dengan memangkas belanja. Pemkot perlu mengetahui lebih dahulu sektor mana yang gagal mencapai target dan apa penyebabnya.
Dewan, kata dia, akan mendorong identifikasi terhadap program dan kegiatan yang berpotensi di rasionalisasi. Pembahasan tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan perubahan anggaran.
“Kami mencoba identifikasi sejauh mana dan seberapa besar yang akan di rasionalisasi atau di efisiensi agar di perubahan ini tetap bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, masih banyak ruang untuk melakukan penghematan tanpa menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Belanja makan dan minum, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta kunjungan yang tidak memiliki dampak langsung layak di evaluasi.
“Banyak sebetulnya efisiensi yang bisa pemkot lakukan. Di antaranya persoalan makan minum, kegiatan kunjungan, dan kegiatan seremonial lain yang sebetulnya tidak terlalu perlu,” jelasnya.
Namun, ia meminta Pemkot Semarang tidak memangkas anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Efisiensi harus diarahkan pada belanja yang tidak mendesak, bukan mengorbankan kebutuhan warga.
“Tidak mengganggu layanan. Artinya, kalau efisiensi ini nanti mengganggu pelayanan publik, ini jadi masalah,” tegasnya.
