“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip (jasa penitipan). Kalau ada, saya copot kepseknya (kepala sekolahnya),” tegas Luthfi.
Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan menyampaikan adanya dugaan kriminalisasi terhadap warga di Blora.
Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses penegakan hukum. Namun, pemerintah siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi apabila diperlukan.
“Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh laporan masyarakat akan tetap pihaknya tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Saya sudah sampaikan, aduan yang masuk akan saya datangi,” ujarnya.
Pemprov Jateng Telah Terima Masukan dari Jateng
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan, seluruh masukan dari Jateng Guyub telah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terima.
Persoalan yang tersampaikan meliputi pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, infrastruktur, hingga persoalan tebu.
“Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus,” kata Iwan sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera pihaknya tindaklanjuti. Sementara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Menurut Iwan, Gubernur Ahmad Luthfi selalu mengedepankan dialog sebagai cara menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, Rumah Rakyat akan terus buka sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan warga.
Koordinator Aksi Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi kesediaan Gubernur Ahmad Luthfi menerima langsung aspirasi dari perwakilan Jateng Guyub.
Ia mengatakan, terdapat sejumlah persoalan dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Joko menambahkan, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus terlaksana secara berkala untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan lain, mulai dari konflik agraria, pertambangan, pertanian, hingga persoalan infrastruktur di berbagai daerah.
