Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sukirman Minta Pemerintah Aktif Pantau Pasar

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman. (DPRD Jateng)

SOLO, 2/7 (beritajateng.tv) – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mendorong pemerintah daerah aktif memantau kondisi pasar terkait naiknya harga-harga kebutuhan pokok belakangan ini. Langkah cepat seperti operasi pasar dan mencegah praktik tengkulak perlu dilakukan untuk menurunkan harga sembako.

Politisi PKB tersebut mengungkapkan, pemerintah perlu aktif melakukan langkah pengendalian harga. Diantaranya dengan menggelar operasi pasar. Selain itu, aparat penegak hukum perlu ikut mengawal guna mencegah adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah situasi tersebut.

“Kami melihat harus ada kesiapan di pasa. Yang tak kalah penting kartel tengkulak, khususnya minyak goreng sudah dibongkar Kejaksaan Agung. Problem kenaikan harga penyakitnya disitu,” katanya dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah “Harga Kebutuhan Pokok Melambung, Ada Apa?” di Studio TATV Solo, belum lama ini.

Dia menambahkan, ada sejumlah komoditas yang harganya ikut ditentukan oleh perdagangan internasional. Sedangkan saat ini, kondisi ekonomi internasional sedang tidak baik baik saja di tengah dampak perang Rusia-Ukraina dan ancaman krisis pangan.

Problem lain soal pangan adalah soal teknologi dan perubahan iklim yang berdampak pada pasokan pangan.

 

“Teknologi kita banyak yang masih memakai peralatan impor dari negara lain, ini memperlambat segalanya. Padahal jika punya teknologi canggih, perubahan iklim tidak akan terlalu berpengaruh,” ungkapnya.

Karena itu, DPRD Jateng mendorong segera terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Lembaga tersebut diharapkan mampu berperan dalam mendukung ketersediaan pangan.

“Kebijakan yang segera harus dilakukan, kami dorong adanya BRIDA. Ini akan sangat berperan guna memastikan petani butuh apa, masyarakat butuh apa. Sehingga mulai perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaksanaan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat,” katanya.

Dia menambahkan, BRIDA merupakan turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan adanya lembaga tersebut, kepala daerah diharapkan dapat lebih fokus dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (*)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply