Pihaknya juga minta MPP ini bisa terus memberikan pelayanan secara prima jadi tidak boleh kendor.
“Jadi setelah launching tahun lalu kita niatkan memang ini untuk pelayanan kepada masyarakat , ini menjadi spirit kita bahwa pelayanan adalah yang utama, ” imbuhnya.
Terkait adanya sejumlah loket atau pos layanan yang kosong, pihaknya mengaku dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat khusus membahas tentang MPP ini.
“Mungkin beberapa OPD yang masih kosong akan kita rapatkan, persoalannya apa atau karena SDM atau karena yang lain, termasuk mekanisme operasionalnya seperti apa. Akan kita undang semuanya, termasuk instansi vertikal seperti Samsat, Imigrasi dan lainnya, ” imbuhnya.
Sedangkan ketika di BKD, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya memastikan seluruh ASN taat mulai masuk kerja hari Senin, 9 Mei 2022.
“Kita lihat presensi online secara langsung dari BKD. Salah satunya melihat Bappeda, presensinya sudah bagus. Sedangkan di BKD sendiri ada dua yang izin karena masih tugas belajar. Kita ingin kedepan kualitas presensi online ini bisa terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan command center yang ada di Setda. Sehingga akan kelihatan langsung mana ASN yang kerap terlambat dan tidak masuk,” tambah Bupati.
Pihaknya juga mendorong BKD bisa berkoordinasi dengan Dinkominfo dan Dinas Pendidikan, agar presensi online dari pedesaan dan sekolah yang sulit signal bisa diperlancar. Dirinya meminta agar Dinas Pendidikan bisa memetakan sekolah mana saja yang sulit presensi online. (Her/El)
