SEMARANG, beritajateng.tv – Besaran gaji atau honor petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang akhirnya diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang.
Setiap petugas memperoleh honor/gaji Rp5.019.000 per bulan atau sekitar Rp12 juta selama masa penugasan 2,5 bulan (78) hari kerja.
Meski nominal honor tergolong besar, BPS mencatat sebanyak 30 petugas tetap memilih mengundurkan diri di tengah pelaksanaan sensus.
Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan honor tersebut telah sesuai ketentuan dan berdasarkan capaian pekerjaan yang telah di verifikasi.
“Honor petugas di Kota Semarang sebesar Rp5.019.000 per bulan. Jadi kalau masa tugasnya sekitar 2,5 bulan, estimasinya sekitar Rp12 jutaan,” ujar Rudi.
Menurutnya, pembayaran honor terlaksana secara bertahap. Petugas yang telah memenuhi target minimal dapat mengajukan pencairan, tetapi tetap harus melalui proses administrasi dan pemeriksaan hasil pekerjaan.
“Kalau petugas sudah memenuhi target, proses pembayaran langsung kami jalankan. Tetapi tetap harus ada berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat pernyataan, dan proses administrasi lainnya,” jelasnya.
Rudi menegaskan pencairan honor tidak bisa dilakukan seketika setelah target tercapai.
“Prosesnya memang tidak seperti gajian bulanan yang langsung masuk rekening. Kami harus memastikan pekerjaan sudah sesuai sebelum pembayaran terlaksana,” katanya.
Saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kota Semarang melibatkan 1.437 petugas lapangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 orang telah mengundurkan diri.
BACA JUGA: Agustina Beri Contoh Ikut Sensus Ekonomi 2026, Tegaskan Data Warga Dijamin Rahasia
“Sampai hari ini ada 30 petugas yang mengundurkan diri,” ungkap Rudi.
Ia menjelaskan sebagian besar petugas yang mundur bukan karena persoalan honor. BPS mencatat beragam alasan pengunduran diri, mulai dari di terima bekerja di tempat lain, kondisi kesehatan, hingga kesulitan membagi waktu kuliah.
“Ada sekitar 16 orang yang mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan lain. Kemudian ada yang sakit, ada yang harus merawat orang tua, dan ada juga mahasiswa yang tidak bisa membagi waktu,” terangnya.
Rudi memastikan mundurnya puluhan petugas tidak mengganggu jalannya sensus. Setiap kali ada petugas yang mengundurkan diri, koordinator lapangan langsung merekrut pengganti agar pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal.
“Begitu ada yang mundur, penanggung jawab kecamatan langsung mencari petugas pengganti supaya target tetap tercapai,” katanya.
Hingga pertengahan Juli 2026, progres pendataan Sensus Ekonomi di Kota Semarang telah mencapai 42,69 persen. Capaian tersebut dinilai sudah sesuai dengan target nasional.
“Sekarang progresnya sudah sesuai target. Bahkan deviasi yang sebelumnya sempat muncul sudah berhasil kami tekan hingga mendekati nol,” ujar Rudi.
Ia juga meluruskan isu mengenai perubahan mekanisme pembayaran honor yang sempat dikeluhkan sebagian petugas. Menurutnya, BPS tidak pernah mengubah ketentuan dalam surat perjanjian kerja (SPK).
“Tidak ada perubahan mekanisme pembayaran. Kami tetap mengacu pada SPK awal. Setiap pekan juga kami mengadakan briefing untuk menjelaskan prosedur pembayaran kepada seluruh petugas,” tegasnya.
Selain tantangan internal, BPS masih menghadapi kendala di lapangan. Beberapa petugas kesulitan memasuki kawasan perumahan elite dan kawasan industri untuk melakukan pendataan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah wilayah agar akses petugas ke kawasan-kawasan tersebut bisa lebih mudah,” pungkas Rudi. (*)
