SEMARANG, beritajateng.tv – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang terpaksa harus berhemat dalam penggunaan energi listrik di lingkup kantornya. Hal ini sebagai respon terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang Presiden RI Prabowo Subianto terapkan di tahun 2025, yang berdampak pada 11 kementerian atau lembaga.
Kepala Kemenag Kota Semarang, Muhtasit, mengungkapkan bahwa meski belum ada kejelasan mengenai besaran pemotongan anggaran. Pihaknya sudah mulai mengurangi penggunaan listrik di beberapa area ruangan kantor.
Tak hanya itu, alat elektronik dengan daya yang cukup besar juga terpaksa harus dimatikan untuk menghemat biaya listrik.
BACA JUGA: Soal Efisiensi Anggaran, Dewan Minta Penanganan Banjir dan Jalan Rusak di Semarang Tak Berkurang
“Sekarang ini kita mulai hemat dengan mengurangi penggunaan listrik di area lorong kantor. Kemudian, ruangan kantor saya kalau ada dua AC, saya matikan satu saja. Saya konsisten terhadap penghematan itu,” ujarnya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Selain efisiensi listrik, Kemenag Kota Semarang memanfaatkan teknologi seperti Zoom dan grup WhatsApp untuk rapat internal. Menurutnya, hal ini sangat praktis karena data internet di bebankan oleh masing-masing individu.
“Terlebih lagi untuk Kemenag kab/kota misalnya untuk anggaran KUA sebesar Rp 36 juta. Kalau untuk membayar dua karyawan totalnya Rp 18 juta per tahun. Sisanya ya untuk membayar listrik, air, dan beli peralatan lainnya. Kecil sekali,” jelasnya.
Muhtasit menganalogikan kondisi ini dengan penggunaan listrik 450 watt untuk satu kamar yang tetap harus berhemat. “Ibaratnya, kalau kita sudah pakai listrik untuk satu kamar 450 watt. Namun, hal itu tetap diminta melakukan penghematan lebih masif,” kata dia.
“Tapi karena itu arahan pimpinan pemerintah pusat maka harus taat. Jadi listrik itu kita matikan saat siang hari, kita akan melakukan penyesuaian penghematan,” ujarnya
Penghematan ini berlaku juga pada sejumlah kegiatan, seperti perjalanan dinas antar dan dalam kota, juga anggaran rapat koordinasi yang mengalami pemangkasan biaya signifikan.
“Misal kita dapat undangan rapat dari Pemkot Semarang itu namanya perjalanan dinas dalam kota. Katakanlah Rp 170 ribu (anggaran awal), di Kemenag mungkin bisa cair hanya Rp 150 ribu. Jadi di efisiensi sampai 50 persen,” katanya.
Meski efisien anggaran ini sangat berpengaruh pada operasional, kata Muhtasit, hal ini tidak menurunkan semangat kinerja ASN di lingkup kantor Kemenag Kota Semarang. Pihaknya mengaku tetap konsisten terhadap SOP (standar operasional) dari pemerintah pusat.
Meski dampaknya belum terlihat, Ia berharap ada alokasi anggaran kembali, meski dalam jumlah kecil. Seperti contohnya, perjalanan dinas sebanyak Rp 50 ribu untuk isi bensin mobil dinas.
Evaluasi Besar-besaran agar Kementrian dan Lembaga Tak Ada Pemborosan
Di sisi lain, Muhtasit mengatakan, efisiensi anggaran ini harus menjadi evaluasi bersama dalam penganggaran.
Menurutnya, jika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, maka harus ada evaluasi besar-besaran bahwa Kementrian maupun lembaga tidak boleh ada pemborosan dalam penggunaan ABPD atau APBN.
“Tentu efisiensi anggaran ini berguna untuk membantu prioritas program seperti subsidi pajak, Makan Bergizi Gratis (MBG). Jadi lebih kreatif lagi tetapi itu tidak keluar dari hal-hal yang diatur oleh pemerintah,” lanjutnya.
Ia menyakini bahwa semua lembaga di bawah Kemenag, termasuk Sekretariat Kemenag RI, juga terkena dampak pemotongan anggaran. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat dan Kemenag Kanwil Jateng untuk penyesuaian langkah ke depan. (*)
Editor: Elly Amaliyah
