SEMARANG, beritajateng.tv – Sektor pariwisata seperti desa wisata di Jawa Tengah (Jateng) turut terdampak realokasi anggaran imbas efisiensi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghentikan bantuan keuangan (bankeu) yang setiap tahun tersalurkan kepada ratusan desa wisata di 35 kabupaten/kota se – Jawa Tengah.
Hal itu terungkap dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Olahraga (Disporapar) Jawa Tengah, Aria Chandra, saat beritajateng.tv konfirmasi melalui WhatsApp, Rabu, 2 April 2025.
Aria mengatakan, tahun 2025 ini tidak ada bankeu untuk desa wisata imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Adapun kebijakan efisiensi yang Presiden RI Prabowo Subianto tetapkan membuat pihaknya mengalihkan beberapa pos anggaran ke sektor lain. Tak terkecuali bankeu desa wisata yang tahun ini terhenti atau Rp0.
“Kalau kita bicara efisiensi, mau tidak mau itu kan sudah arahan dari pusat, harus kita lakukan. Di tahun ini kita terus terang tidak bisa memberikan bankeu. Jadi tahun ini bankeu desa wisata 0,” ungkap Aria.
BACA JUGA: Bisnis Hotel Tersengat Imbas Efisiensi, Ketua IHMG DPD Jateng: Sudah Tak Ada Cara Lagi, Lay Off
Kendati begitu, Aria memastikan pengembangan desa wisata tetap akan optimal.
“Ini lebih pada realokasi anggaran yang skala prioritasnya pada pelayanan publik. Pemprov Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata,” papar Aria.
Adapun optimalisasi desa wisata itu, kata Aria, melalui pemberdayaan dalam bentuk lainnya. Terlebih, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga memberikan perhatian pada peningkatan sektor wisata.
“Kita lihat program prioritas Pak Gubernur soal pengembangan kawasan Rawapening, Borobudur, dan juga peningkatan wisata religi dan budaya. Itu sebenarnya akan melibatkan desa wisata,” jelas Aria.
