SEMARANG, beritajateng.tv – Saat ini Indonesia tak sekadar menghadapi perubahan iklim (climate change), melainkan sudah memasuki fase krisis iklim (climate crisis). Hal itu sebagaimana penuturan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Menurutnya, Indonesia kini juga telah memasuki darurat sampah. Dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan, hanya 40 persen yang bisa dikelola, lalu 20 persen open dumping, dan 40 persen sisanya terbuang begitu saja.
“Hari ini kita sudah masuk di dalam climate crisis atau krisis iklim. Krisis iklim itu di atas climate change tetapi satu tahap sebelum bencana iklim. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena kondisinya sudah sangat akut hari ini,” jelasnya usai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Kamis, 25 September 2025.
Eddy menjelaskan salah satu pemicu terbesar krisis iklim yaitu gas metana. Daya jebaknya terhadap panas bumi jauh lebih kuat ketimbang karbondioksida.
Kemudian, ada pula gas rumah kaca dan sampah plastik yang turut memperparah kerusakan. Ia mencontohkan kasus ikan paus yang mati terdampar, dalam perutnya ditemukan 400 kilogram plastik.
“Paus tidak bisa membedakan mana makanan mana plastik. Semua dimakan. Itu bukti betapa parahnya pencemaran laut,” katanya.
Ironisnya, masih sulit mengubah kebiasaan buruk masyarakat. Eddy kembali mencontohkan di kawasan pesisir Jakarta, masih ada warga yang justru menitipkan sampah pada nelayan untuk dibuang ke laut.
“Kurang lebih begini darurat sampah kita, tetapi kita sedang mencoba mengurai,” tegasnya.
Isu krisis iklim bukan hanya urusan lingkungan
Menurut Eddy, isu krisis iklim bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga amanat konstitusi. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal 33 ayat 4 juga menegaskan pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.
Karena itu, untuk mengurangi krisis iklim, pemerintah kini tengah merevisi Peraturan Presiden tentang sampah agar bisa diolah menjadi sumber energi. Sampah dapat dibakar melalui insinerator dan diubah menjadi listrik terbarukan. Langkah ini penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada batu bara.
Eddy menilai kampus punya peran penting sebagai penggerak ide dan inovasi. Ia mengajak mahasiswa untuk andil memberikan gagasan yang bisa dijadikan masukan bagi kebijakan nasional.
“Saya jadikan MPR bukan hanya rumah kebangsaan, tapi juga rumah kolaborasi. Ide-ide akademis dari kampus harus menjadi masukan penting bagi pemerintah,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya langkah kecil yang bisa menghemat energi. Harapannya, masyarakat lebih aware terhadap kondisi lingkungan.
“Matikan lampu dan kipas saat meninggalkan kamar. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Ingatkan teman. Krisis iklim tidak bisa pemerintah saja yang mengatasi, semua harus bergerak,” bebernya.
Sementara Rektor Unimus, Prof. Masrukhi, menyampaikan melalui kuliah umum ini harapannya mahasiswa memiliki sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni mulai dari langkah kecil dengan bertanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri.
“Sehingga nanti ketika mereka lulus dari Unimus, mereka memiliki sikap-sikap yang baik terhadap kepedulian lingkungan,” kata Prof Masrukhi.
Sedangkan langkah nyata yang telah Unimus lakukan yakni turut serta dalam menjaga lingkungan melalui Hutan Wakaf.
“Kami punya Hutan Wakaf. Intinya adalah bagaimana kami melakukan penanaman serentak, melakukan penghijauan, dan menciptakan green campus. Itu menjadi cita-cita Unimus untuk menjalankan pembangunan kembali iklim yang sehat,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
