SEMARANG, beritajateng.tv – Imbas kemacetan saat long weekend atau libur panjang di Dieng yang berlangsung pada 14-16 September 2024, evaluasi crowd control pemerintah setempat dipertanyakan.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengungkap, crowd control atau strategi mengatur massa saat long weekend itu tak hanya menjadi kewenangan dari pihaknya.
Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, Endro Wicaksa, menyebut hal itu perlu pembenahan oleh multi-stakeholder.
BACA JUGA: 5 Rekomendasi Air Terjun yang Wajib Kamu Kunjungi Minimal Sekali, Lokasinya di Wonosobo
“Kalau misalnya kita berusaha meminimalkan masyarakat supaya tidak di situ, kan itu jadi kewenangannya kepolisian dan Dinas Perhubungan sepertinya, ya. Tentu ada ke arah sana, terkait dengan manajemen jalan,” ungkap Endro saat dihubungi, Jumat, 20 September 2024.
Endro menduga, kemacetan terjadi lantaran stakeholder terkait tak melakukan komunikasi atas hal tersebut.
“Ini kewenangannya menjadi milik kabupaten dan jalan itu juga jalan nasional, jalan provinsi. Sehingga mungkin ini tidak ada komunikasi dari madya. Tentang bagaimana rencana penanganan ke depan terkait pengaturan lalu lintas menuju ke sana. Bukan menjadi kewenangan kami itu,” ucap Endro.
Crowd control saat long weekend masih jadi PR banyak pihak
Menurut pengakuannya, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata setempat yang menaungi kawasan wisata Dieng, sebagian ada di tangan Wonosobo, sebagian lagi Banjarnegara. Namun, kata Endro, masalah yang timbul saat long weekend Maulid Nabi kemarin ada di akses, bukan kepadatan di daya tarik wisata (DTW).
“Ada sebagian destinasi milik Wonosobo dan Banjarnegara, tapi kasus kemarin kan lebih banyak crowded yang tidak di destinasi ya. Destinasi masih ramai, yang jadi masalah kan memang akses,” paparnya.
BACA JUGA: Abdul Kholik Harap Reaktivasi Jalur KA Purwokerto-Wonosobo jadi Prioritas, Usulkan Nama Baru
