Kritik publik muncul karena penundaan ini menjadi representasi ketidakadilan dalam sistem peradilan. Seolah ada perlakuan istimewa terhadap tokoh tertentu, padahal hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Hingga 5 Agustus 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil Silfester. Jika ia tidak datang, Kejagung siap menjemput dan mengeksekusi putusan inkrah tersebut.
Publik kini menanti langkah nyata agar proses hukum dieksekusi dengan adil. Penahanan Silfester bukan hanya soal memberikan efek hukum kepada satu individu, tapi juga soal menjaga integritas sistem peradilan di mata masyarakat.
Demikian informasi terkait kronologi kasus Silfester Matutina fitnah Jusuf Kalla. Semoga ada kejelasan eksekusi hukum dalam kasus ini! (*)
