SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus hukum melibatkan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), kembali mencuat setelah sekian lama mengendap. Sempat mendapat vonis 1,5 tahun penjara sejak tahun 2019 karena Silfester Matutina fitnah Jusuf Kalla.
Akan tetapi, kasus Silfester Matutina yang melakukan fitnah Jusuf Kalla belum tereksekusi. Matutina pun belum menjalani hukuman itu. Publik kian mempertanyakan proses hukum yang terjadi.
BACA JUGA: Profil Silfester Matutina, Sosok yang Ngamuk ke Rocky Gerung saat Debat Drama Jelang Pilkada
Awal Mula Kasus Silfester Matutina Fitnah Jusuf Kalla
Kisah bermula pada 15 Mei 2017 saat Silfester berorasi di depan Mabes Polri. Ia menyebut Jusuf Kalla, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, sebagai akar permasalahan bangsa.
Tuduhan itu mencakup dugaan penggunaan isu rasial dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk mendukung pasangan tertentu. Selain itu, memperkuat jaringan politik dan memperkaya keluarga melalui korupsi.
Pernyataan tersebut mencemarkan nama baik Jusuf Kalla. Alhasil, pihak JK melaporkan Silfester ke Bareskrim Polri dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP.
BACA JUGA: Hersubeno Arief soal Abolisi Tom Lembong-Amnesti Hasto: Pukulan Telak atas Dominasi Politik Lama
Vonis Pengadilan dan Inkrah
Setelah melalui proses pengadilan, pada tahun 2019 Silfester mendapat vonis hukuman 1,5 tahun penjara. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Artinya, secara hukum, pihak bersalah tidak bisa lagi mengajukan banding dan sudah seharusnya menjalani hukuman.
Mengapa Eksekusi Belum Terlaksana?
Ironisnya, meskipun sudah inkrah enam tahun lalu, Silfester belum juga mendekam di jeruji besi. Harusnya kasus ini segera dieksekusi karena semua persyaratan hukum sudah dipenuhi. Vonis inkrah tidak bisa didamaikan dan harus dieksekusi segera.
BACA JUGA: Soroti Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Ini Kata Pengamat Adi Prayitno: Bukan Semata Hukum
Kritik publik muncul karena penundaan ini menjadi representasi ketidakadilan dalam sistem peradilan. Seolah ada perlakuan istimewa terhadap tokoh tertentu, padahal hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Hingga 5 Agustus 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil Silfester. Jika ia tidak datang, Kejagung siap menjemput dan mengeksekusi putusan inkrah tersebut.
Publik kini menanti langkah nyata agar proses hukum dieksekusi dengan adil. Penahanan Silfester bukan hanya soal memberikan efek hukum kepada satu individu, tapi juga soal menjaga integritas sistem peradilan di mata masyarakat.
Demikian informasi terkait kronologi kasus Silfester Matutina fitnah Jusuf Kalla. Semoga ada kejelasan eksekusi hukum dalam kasus ini! (*)
