SEMARANG, beritajateng.tv – Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong terus menuai sorotan tajam.
Meski 1.116 orang lain juga memperoleh pengampunan serupa, dua nama ini justru menyedot perhatian publik secara masif. Pengamat politik Adi Prayitno menilai fenomena ini bukan semata soal hukum.
“Kasus Hasto dan Tom Lembong sejak awal memang tidak pernah steril dari isu politik,” ucapnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa keduanya menjadi simbol dari kelompok yang selama ini cukup vokal mengkritik kekuasaan.
BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti, Penasihat Hukum: Ini Simbol Tolak Kriminalisasi Politik
Hasto, menurut Adi, disebut-sebut ditarget karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan sebelumnya. “Narasi yang berkembang menyebut Hasto ditarget bukan karena hukum murni, tapi karena keberaniannya bersuara,” jelasnya.
Sedangkan Tom Lembong, walau hukum menilainya tak memiliki niat jahat memperkaya diri, tetap mendapat vonis berat. “Putusan hukum terhadap Tom memicu simpati publik, karena tak sebanding dengan bukti yang ada,” ungkap Adi.
Adi menyoroti bahwa langkah Presiden ini bertujuan meredakan ketegangan politik nasional. “Alasan pemberian amnesti dan abolisi adalah demi menjaga kondusivitas dan memperkuat kerja sama politik lintas kubu,” ujarnya.
Dampak politis Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Dampaknya langsung terlihat saat PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo pasca pengampunan untuk Hasto.
Namun, ia juga mempertanyakan efek lanjutan dari sisi kubu Anies Baswedan. “Apakah Tom Lembong dan anak-anak Abah akan bersikap lunak? Itu masih jadi tanda tanya,” katanya.
Berbeda dengan PDIP yang terstruktur dan mudah terkonsolidasikan, kelompok Anies dianggap lebih cair dan belum tentu memberikan respons seragam.
BACA JUGA: Tom Lembong Akui Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintah Jokowi, Begini Katanya
Di sisi lain, Adi mengingatkan soal potensi persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi. “Meski ini langkah politik, publik tetap berharap semangat antikorupsi tidak kendor,” ucapnya.
