SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 1.610 personel gabungan Polrestabes Semarang sudah siap siaga. Hal ini mengamankan sidang pembacaan putusan perkara Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu, 21 Oktober 2025.
Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, mengatakan, kepolisian mengantisipasi kedatangan ribuan massa pendukung terdakwa. Selain itu potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi persidangan.
Kekuatan pengamanan tersebut terdiri atas 531 personel Polrestabes Semarang, 1.038 personel bantuan kendali operasi (BKO) Polda Jawa Tengah, serta 41 personel dari instansi terkait.
Adapun, unsur pendukung meliputi Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan.
Persiapan pengamanan pematangannya melalui Tactical Floor Game (TFG) di Aula 97 Lantai III Gedung B Polrestabes Semarang, Senin, 19 Oktober 2026.
Riki Fahmi, mengatakan, simulasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh unsur pengamanan mengenai pembagian tugas.
Selain itu penempatan personel, dan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan situasi di lapangan.
“Fokus kami memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan aman dan tertib. Menjaga situasi di sekitar pengadilan tetap kondusif, serta melindungi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut,” katanya.
Antisipasi Kedatangan Ribuan Massa
Dalam rencana pengamanan, jumlah massa pendukung Sudewo yang berpotensi hadir perkiraannya mencapai 2.341 orang. Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan adanya mobilisasi massa dalam jumlah lebih besar.
Angka tersebut masih berupa perkiraan awal dan akan ada evaluasi. Menyusul informasi serta perkembangan situasi menjelang pelaksanaan sidang putusan.
Untuk mengantisipasi pergerakan massa, personel akan berada di sejumlah titik strategis. Termasuk lingkungan pengadilan, kawasan sekitar persidangan, dan jalur yang diperkirakan menjadi akses kedatangan peserta.
Pengawasan juga terhadap lokasi yang berpotensi menjadi titik berkumpulnya massa. Sementara itu, koordinasi lintas instansi disiapkan untuk mendukung pengaturan kendaraan, menjaga kelancaran akses, serta mempercepat respons apabila terjadi perubahan situasi.
