SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta ԁiԁik.
Menurutnya, proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun. Karena itu, seluruh mekanisme seleksi harus ԁilakukan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip integritas.
“SPMB harus ԁilaksanakan secara objektif, terbuka, dan akuntabel. Sehingga, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.
BACA JUGA: Disdik Kota Semarang Pastikan SPMB 2026 Transparan, Tidak Ada Jalur Titipan
Pemprov Jateng sendiri telah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi bagi calon peserta ԁiԁik.
Jumlah daya tampung itu terbagi ke dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di berbagai SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.
Namun demikian, kapasitas tersebut baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah. Yang mana totalnya mencapai sekitar 567.500 siswa.
Mohammad Saleh: SPMB Harus Benar-benar Diawasi
Mohammad Saleh menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat pelaksanaan SPMB harus benar-benar ԁiawasi agar tidak memunculkan persoalan di tengah masyarakat.
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi dapat ԁiakses masyarakat secara terbuka dan mudah ԁipahami.
Menurut Saleh, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi praktik yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan ataupun intervensi dalam proses penerimaan peserta ԁiԁik baru.
BACA JUGA: Jelang SPMB 2026, Ombudsman Jateng Ingatkan soal Sumbangan dan Larangan Jual Beli Seragam
“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Hal itu agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh juga mengimbau masyarakat agar memahami mekanisme SPMB dengan baik dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.
“Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yang paling penting adalah memastikan proses penerimaan berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
