“Dengan sinergi ini, kami berharap dapat melindungi aset negara dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah sengketa di masa depan,” tambahnya.
Selain fokus pada penyelesaian masalah aset, kerja sama ini juga mencakup pendampingan hukum, pemberian nasihat legal, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait pengetahuan hukum.
Harapannya, dengan adanya PKS ini, KAI dan Kejati Jawa Tengah dapat terus bersinergi dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset milik KAI di Provinsi Jawa Tengah.
“Kerjasama ini tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah yang ada saat ini. Tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas SDM dalam bidang hukum, sehingga KAI semakin siap menghadapi tantangan hukum ke depannya,” tutup Franoto. (*)
Editor: Elly Amaliyah
