“Untuk lima tahun ke depan, Pak Gubernur baru, nanti kami akan dorong percepatan-percepatan pengurangan kawasan kumuh. Jadi kami akan melakukan evaluasi, setelah ini saya kira nanti teman-teman sudah mulai membatasi SK baru,” terangnya.
BACA JUGA: Agustina Sebut Rumah di Wilayah Kumuh Tengah Semarang Tak Punya Jamban
Ke depannya, Disperakim Jawa Tengah akan lebih fokus pada verifikasi faktual (verfal) tahunan untuk mengevaluasi kondisi kawasan tanpa harus mengandalkan anggaran besar.
Salah satu upayanya yakni mendorong swadaya masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan atau sanitasi.
“Kalau jalan itu masyarakat perbaiki baik, kan kami tidak usah mengeluarkan uang. Kalau jalannya sudah bagus kemudian hitung kembali indikatornya ternyata tanpa pemerintah mengeluarkan uang tetapi masyarakat berswadaya ini bisa [mengurangi kawasan kumuh],” bebernya.
Sukoharjo terbanyak
Terpisah, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperakim Jawa Tengah, Judy Arianto, merinci kawasan kumuh di Jawa Tengah terus meningkat.
Pada tahun 2023, luasannya mencapai 3.004 hektare, tahun 2024 bertambah menjadi 5.193 hektare, dan 2025 meningkat lagi menjadi 5.203 hektare.
Menurutnya, daerah yang memiliki kawasan kumuh terluas ialah Kabupaten Sukoharjo dengan luas 608 hektare, Kabupaten Wonosobo 596 hektare, lalu Kabupaten Banjarnegara dengan luas 432 hektare.
Pihaknya pun terus berupaya dalam mengurangi luasan kawasan kumuh. Salah satunya dengan mengadakan lomba.
“Kalau di kami selama ini pengurangan [kawasan kumuh] itu menggunakan metode lomba. Jadi tiap tahun kita memperingati hari habitat dunia setiap bulan Oktober. Kami lombakan ke kabupaten/kota,” jelas Judy. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
