SEMARANG, beritajateng.tv – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mengaku kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengupahan yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng.
Rakor tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Surakarta pada Senin, 6 November 2024 pukul 11.00 WIB. Dari infonya, kegiatan itu membahas skema pengupahan menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada akhir November ini.
Sekretaris DPW KSPI Jateng Aulia Hakim mengaku pihaknya menerima undangan secara mendadak, tepat 15 menit sebelum acara berlangsung. Atas hal ini, KSPI Jateng menganggap bahwa pihak dinas tersebut tidak berniat melibatkan serikat buruh.
“Kami kecewa konsep yang sudah kami berikan pada tanggal 11 Oktober ke Pj Gubernur ternyata tidak dinas provinsi akomodir. Jam 11 kita tahu ada rakor di Surakarta, setelah melakukan klarifikasi, ia (Kepala Disnakertrans) baru mengirim surat undangan ke KSPI,” ujarnya di depan kantor dinas tersebut saat para buruh mendirikan tenda perlawanan, Senin 6 November 2023 sore.
Menurutnya, alasan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz yang mengaku lupa memberikan surat tidak dapat pihaknya terima,
“Sekelas Dinas Provinsi undangan terkirim 15 menit sebelum acara berlangsung, itu kan tidak fair. Toh perjalanan Semarang Solo kan lama 2 jam,” imbuh Aulia yang juga menjabat Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tersebut.
Singgung diskriminasi terhadap KSPI dan FSPMI Jateng
Atas hal tersebut, ia menganggap bahwa dinas tersebut telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok buruh yang tergabung dalam KSPI dan FSPMI Jateng. Menurutnya, Pemprov tertutup terhadap kenaikan upah para pekerja.
BACA JUGA: Unjuk Rasa Perdana kepada Nana Sudjana, Buruh se-Jateng Ingin UMK Naik 15 Persen Tahun 2024
“Makanya kami menganggap bahwa ini adalah sebuah diskriminasi dan Pemprov tidak terbuka terhadap kenaikan upah,” tegas Aulia Hakim.
Padahal, Aulia mengungkap, KSPI Jateng sudah memiliki kajian dan konsep matang mengenai penetapan UMP dan UMK di Jateng. Bahkan konsep itu menurutnya sudah tersampaikan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana pada 11 Oktober 2023.
“Kami menganggap Dinas Provinsi (Disnakertrans) tidak serius memanggil KSPI. Sebenarnya KSPI Jateng satu-satunya konferensi yang mengajukan konsep utuh upah kepada Pj Gubernur pada 11 Oktober,” akunya.
Menurutnya, Rakor tentang Pengupahan hari ini mengundang serikat buruh kecuali KSPI dan FSPMI Jateng. Pihaknya justru mempertanyakan kinerja dinas tersebut yang ia nilai tidak mampu memgakomodir kepentingan kaum buruh.
“Justru kami yang punya konsep seharusnya dipanggil dengan serius, mengundang dari awal. Saya mempertanyakan kemampuan kepala dinas yang sekarang, apakah justru tidak mampu mengakomodir semua kepentingan buruh,” ungkap Aulia.
Ia menjelaskan, konsep penetapan UMP 2024 di susun berdasarkan kajian dan survei. Menimbang pertumbuhan ekonomi, tren inflasi, dan kebutuhan layak hidup (KLH). Pihaknya juga melakukan survei ke 5 pasar tradisional di Kota Semarang.
“Itu muncul minimal 15 persen kenaikan, itu yang kami minta kepada Pj Gubernur untuk menetapkan UMP tanggal 20 November dan UMK 30 November. Harapan kami minimal 15 persen kenaikannya di Jateng,” katanya.
Bangun tenda perlawanan sampai ada kejelasan
Sebagai bentuk ketidaksetujuannya, Aulia bersama para buruh mendirikan tenda perlawanan di depan kantor tersebut.
BACA JUGA: Momentum May Day, Ratusan Buruh Jawa Tengah Gelar Demo di Depan Kantor Gubernur
“Sepanjang ketidaktransparan itu masih ada, maka tenda perlawanan di depan kantor Dinas ini akan terus berdiri. Menurut kami, Disnakertrans saat ini tidak bisa kami harapkan untuk melakukan terobosan upah tahun 2024 di Jateng,” paparnya.
Ia mengaku, pihaknya akan bermalam di tenda perlawanan hingga Disnakertrans memberikan keadilan yang serikat buruh inginkan.
“Kita akan nginep di sana, kalau memungkinkan kita akan dateng ke Solo atau mengerahkan serikat buruh di Solo untuk membatalkan hasil rakor itu,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
