SEMARANG, beritajateng.tv – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah menyoroti komitmen negara-negara dalam menangani krisis iklim. Mereka nilai belum sejalan dengan kondisi lingkungan di lapangan.
Salah satu tuntutan yang Walhi suarakan, yakni pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan lokal sebagai pihak yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan.
Pesan tersebut tersampaikan melalui aksi kampanye publik di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Senin, 9 November 2026 sore.
Aksi ini digelar serentak oleh Walhi di berbagai daerah di Indonesia. Bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-31 di Antalya, Turki.
Sejumlah aktivis lingkungan membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pembangunan yang mereka nilai mengorbankan masyarakat dan lingkungan.
BACA JUGA: Ancaman Gagal Panen dan Perubahan Iklim, Komite II DPD RI Desak Revisi UU Perlindungan Petani
Pesan yang mereka bawa di antaranya, “Stop Korbankan Rakyat dan Lingkungan Demi Keuntungan”, “Giant Sea Wall Melindungi Siapa? Rakyat Butuh Keadilan, Bukan Tembok Raksasa”, serta tagar “#PulihkanJawaTengah”.
Aktivis Lingkungan Walhi Jawa Tengah, Fina, mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal komitmen negara-negara dalam menghadapi krisis iklim.
Menurutnya, pertemuan COP seharusnya menjadi ruang bagi negara-negara untuk menyepakati langkah konkret dalam menekan laju perubahan iklim.
“Pasca Perjanjian Paris, seluruh negara yang terlibat dalam COP sepakat mencegah kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat. Tapi tahun ini nyatanya angka itu sudah terlampaui, meskipun tidak terjadi secara terus-menerus,” kata Fina.
Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan, pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi perlu dapat evaluasi. Oleh karena, berbagai proyek yang pemerintah klaim sebagai upaya perlindungan lingkungan belum tentu menyelesaikan persoalan ekologis.
Soroti Giant Sea Wall Pantura
Fina mencontohkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantura.
Infrastruktur tersebut pemerintah sebut bertujuan menahan abrasi. Akan tetapi menurutnya juga berpotensi memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence.
