SEMARANG, beritajateng.tv – Ketegangan internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang kembali terjadi setelah pergantian kepemimpinan.
Keputusan pemberhentian Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantiyo, dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) memicu gelombang protes hingga pengunduran diri massal jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Plt Ketua DPD PSI Kota Semarang ditunjuk melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah, dengan nama Ari Nugroho yang berasal dari Kabupaten Klaten.
Situasi tersebut memicu reaksi di internal partai. Sebanyak 13 DPC PSI Kota Semarang secara serentak menyatakan pengunduran diri pada Minggu, 22 Februari 2026 malam.
Aksi simbolis para kader lakukan dengan menyalakan lilin dan mengembalikan atribut partai di Kantor DPD PSI Kota Semarang, Jalan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah. Dengan suasana haru dan menahan air mata, seorang kader membacakan puisi yang menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi internal partai.
Para ketua DPC kemudian bergantian menyampaikan orasi dan pernyataan mengundurkan diri dari kepengurusan sebelum aksi berakhir dengan penutupan kantor DPD serta pencopotan stiker yang terpasang di pintu dan jendela sekretariat.
BACA JUGA: Zayn FC Juarai Solidarity Cup, Turnamen Sepak Bola Perdana PSI Semarang 12 Jam Penuh
Ketua DPC PSI Semarang Utara yang kini telah mengundurkan diri, Hanif Navila Rozaq, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk realisasi pengunduran diri dari struktur kepengurusan DPC sekaligus pengembalian aset DPC kepada DPD, termasuk plang kepengurusan.
“Kami mengambil langkah ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan DPP. Mulai malam ini, kami sepakat kembali menjadi kader biasa PSI. Ada 13 DPC beserta jajaran pengurusnya yang mengundurkan diri,” ujar Hanif usai aksi di Kantor DPD PSI Semarang pada Minggu, 22 Februari 2026 malam.
Terkait alasan pengunduran diri, Hanif menilai pemberhentian Bangkit Mahanantiyo selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang dan penunjukan Plt tidak memiliki dasar yang kuat.
“Penunjukan Plt atas ketua kami, Bangkit, kami nilai tidak berdasar. Upaya dialog sudah kami lakukan melalui DPW dengan dukungan tanda tangan 13 DPC,” katanya.
Menurutnya, suara DPC sudah tidak lagi pimpinan partai dengar. Hanif mengaku telah menguhubungi pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Kami juga mencoba menghubungi DPP melalui WhatsApp, DM Instagram, bahkan menyampaikan langsung kepada Kaesang, namun tidak ada tanggapan,” ungkapnya.
Salah Satu DPC PSI Kota Semarang Anggap DPW PSI Jawa Tengah Arogan
Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi, menegaskan bahwa pemberhentian Bangkit Mahanantiyo dan penunjukan Plt tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi DPW PSI Jawa Tengah.
Menurutnya, DPW seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPC dan DPP, bukan justru menimbulkan kebingungan di internal partai berlambang gajah tersebut.
“Tapi kenyataannya bagaimana? DPW tidak mampu menjadi jembatan. Bahkan terkesan bingung dengan kondisi yang terjadi. Terakhir yang saya ingat, beliau hanya mengatakan, ‘Tanya saja ke DPP.’ Bagi saya, itu jawaban yang ambigu,” ujar Teguh.
BACA JUGA: Rayakan HUT ke-11, PSI Semarang Kuatkan Struktur Internal Agar Lebih Dekat dengan Masyarakat
Ia menegaskan, alasan utama pengunduran diri para DPC adalah penunjukan Plt yang menggantikan Bangkit Mahanantiyo tanpa penjelasan dan dasar yang jelas.
“Sejak awal kami mempertanyakan kenapa ketua kami, Bangkit Mahanantiyo, di-Plt-kan tanpa sebab dan alasan yang kuat. Kami menilai itu sebagai bentuk arogansi DPW [Jawa Tengah],” tegasnya.
Sementara itu, beritajateng.tv telah mencoba menghubungi Bangkit Mahanantiyo namun belum memperoleh balasan dari yang bersangkutan.
Adanya Mosi Tidak Percaya Saat Agenda Rakerda DPD PSI Kota Semarang
Sebelum aksi pengunduran diri massal ini, 13 DPC tersebut telah menyatakan mosi tidak percaya saat rapat kerja daerah (rakerda) dengan agenda serah terima jabatan (sertijab) di Triizz Hotel Semarang pada Minggu, 11 Januari 2026 lalu.
Dalam forum tersebut, 13 dari 16 DPC memilih walk out sebagai bentuk protes dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap surat keputusan (SK) kepengurusan DPD yang kembali menetapkan Melly Pangestu sebagai Sekretaris.
Menurut pernyataan para ketua DPC saat itu, nama sekretaris dan bendahara yang ada di dalam SK tidak sesuai dengan ketentuan awal yang telah anggota sepakati dan setujui. Bahkan mereka menyampaikan adanya dugaan sabotase dan intervensi terkait SK susunan pengurus yang baru.
BACA JUGA: PSI Semarang Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Lawan Korupsi dan Kejahatan Lintas Sektor
Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan awal serta mencerminkan kurangnya transparansi, baik di tingkat DPW maupun DPP.
Menanggapi mosi tidak percaya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut bahwa SK yang ia bacakan adalah keputusan dari DPP.
“Kalau menanyakan, silakan tanyakan yang tanda tangan dan mengeluarkan SK. Ini yang mengeluarkan DPP, bukan DPW. Pertanyaannya harusnya ke DPP,” ujar Antonius Yogo dalam forum rakerda tersebut.
Sebanyak 13 DPC yang menyatakan mosi tidak percaya menuntut adanya mediasi dengan DPW dan DPP PSI. Mayoritas kader itu akhirnya kembali ke ruang rakerda setelah Melly Pangestu undur diri dari forum tersebut. Kegiatan berlanjut dengan koordinasi internal bersama kader. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
