SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto berharap kegiatan bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, prioritas, dan terukur.
Harapan tersebut ia sampaikan saat pembukaan workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD Jawa Tengah bertema bedah LKPJ 2025 di Surakarta, Jumat, 10 April 2026.
Menurut Sumanto, hasil rekomendasi dari pembahasan LKPJ tidak boleh bersifat normatif semata. Melainkan penindaklanjutan harus bisa oleh pihak eksekutif maupun DPRD pada tahun-tahun mendatang.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diikuti oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” tegasnya.
BACA JUGA: Rutin Pentaskan Wayang Kulit, Sumanto Dapat Gelar Satriyo Pelestari Budaya Ringgit Purwo
Ia menegaskan, LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan dari pelaksanaan program, visi, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun berjalan.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan telaah secara mendalam, mulai dari mengkritisi capaian kinerja hingga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Sumanto juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam proses analisis LKPJ. Menurutnya, penggunaan data yang valid dan relevan akan membuat rekomendasi yang terhasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.
Selain itu, ia meminta anggota DPRD fokus pada pencapaian indikator kinerja, bukan hanya melihat realisasi anggaran semata. Dengan demikian, penilaian efektivitas program pemerintah secara objektif.
“Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sumber daya yang menjadi penghambat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga, baik antara DPRD, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang kuat ternilai menjadi kunci agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan.
