Jateng  

Ketua Komisi C DPRD Jateng Ungkap Ada Realokasi Anggaran Rp 2,3 Triliun di RAPBD 2024

uang
Ilustrasi uang. (Foto: Pixabay)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto mengungkap adanya realokasi dana anggaran sekitar Rp 2,3 Triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun realokasi anggaran itu merupakan usulan dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang mana menurut Bambang terdapat pergeseran atau realokasi program di tingkat OPD.

“Kita sekarang membahas tentang rancangan KUA PPAS. Kaitannya memang dalam rancangan ini Pj Gubernur mengusulkan adanya realokasi anggaran itu jumlahnya Rp 2,3 Triliun,” ujar Hariyanto melalui sambungan WhatsApp, Senin 20 November 2023 sore.

Sebelumnya, insentif guru keagamaan hingga BOSDA yang masuk ke dalam realokasi anggaran sempat menuai kritikan dari Fraksi PPP. Namun, Bambang mengungkap ada beberapa program lainnya yang turut masuk dalam realokasi anggaran selain dua hal itu.

BACA JUGA: Realokasi Anggaran Pemprov Tuai Sorotan, DPRD Jateng: Bukan Tidak Setuju, Masih Tahap Pembahasan

Program dalam realokasi anggaran

“Dari Rp 2,36 Triliun itu ada beberapa yang akan direalokasi, antara lain tentang program kemiskinan ekstrem, badan keuangan daerah, BUMDes, desa wisata, dan bantuan keuangan pendidikan. Memang ada BOSDA dan insentif pengajaran keagaman yang kemarin dikritisi oleh PPP,” ungkapnya.Bambang menegaskan rancangan itu belum sampai tahap finalisasi. Sehingga, lanjut Bambang, masih ada pembahasan lanjutan untuk menyinkronkan antara legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi.

“Sejatinya kita sama-sama punya orientasi dan tujuan yang sama, yakni pengentasan kemiskinan, nanti kita bahas bersama lagi. Kira-kira dari usulan Gubernur itu mana yang bisa kita kompromikan untuk kita setujui dan tidak setujui,” tegasnya.

Perihal 10 Program Prioritas Pj Gubenur Jawa Tengah, Bambang selaku legislatif mengaku bahwa program itu sesuai dengan RPJMD, utamanya terkait pengurangan angka kemiskinan dan masalah stunting. Sehingga pihaknya tak boleh semata-mata menolak program eksekutif tersebut.

Tinggalkan Balasan