“Kalau Dadapsari itu paling tinggi karena ada bisnis lain selain sembako. Di situ ada kafe. Rata-rata hampir Rp70 juta sampai Rp100 juta,” kata Mita.
Kondisi berbeda terjadi di Sampangan. Setelah gedung di kosongkan, kegiatan jual beli praktis berhenti karena stok barang yang tersedia telah habis dan pengurus tidak lagi melakukan kulakan.
Tetap Pertahankan Pengurus Meski Koperasi Tak Beroperasi
Ketua Pengurus KKMP Sampangan Kuncar Asrianto mengatakan pengurus tetap mempertahankan organisasi meski aktivitas usaha di gedung berhenti sementara.
“Pimpinan berharap KKMP Sampangan itu tetap beroperasional pengurusnya. Paling tidak tetap berjalan supaya tidak istilahnya mati tutup seperti itu,” kata Kuncar.
Kuncar menjelaskan, gedung KKMP Sampangan di kosongkan sejak Rabu (19/8/2026) siang. Barang-barang yang sebelumnya berada di dalam bangunan kemudian dipindahkan atau dititipkan di beberapa lokasi.
Sebagian stok sembako pihaknya titipkan di Kelurahan Sampangan. Sementara tabung gas di pindahkan ke lokasi usaha milik anggota karena membutuhkan tempat penyimpanan yang sesuai.
Kunci gedung juga telah ia serahkan kembali kepada pihak TNI.
“Kalau di sana sudah kosong. Sudah kosong dan kunci sudah kita serah terimakan ke TNI,” ujar Kuncar.
Pengosongan gedung tersebut berkaitan dengan rencana PT Agrinas untuk mengisi komoditas di lokasi tersebut.
Namun, pengurus mengaku belum mendapat kepastian kapan perusahaan itu mulai masuk dan menjalankan aktivitas di gedung.
“Alasannya dari PT Agrinas akan segera mengisi barang-barangnya di situ. Tapi kapan, belum ada info,” katanya.
Kuncar juga menyebut ia belum berkomunikasi langsung dengan PT Agrinas mengenai rencana penggunaan gedung KKMP Sampangan.
Kondisi tersebut membuat pengurus sempat terkejut. Pasalnya, proses pembangunan gedung sebelumnya melalui tahapan perizinan yang di ketahui lurah dan camat sebelum mendapat persetujuan pemerintah kota.
Menurut Kuncar, perintah pengosongan juga disampaikan secara lisan. Ia berharap ke depan kebijakan terkait koperasi disampaikan secara tertulis agar pengurus dan anggota memiliki kepastian informasi.
