Pemprov Jawa Tengah, kata Nana, beberapa waktu lalu juga melaksanakan deklarasi netralitas ASN. Baginya, hal itu menjadi komitmennya dalam menjaga netralitas ASN dan kepala desa di Jawa Tengah.
Sehingga, Nana yakin tak akan ada masalah lagi menyangkut netralitas jelang Pilkada 2024 di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah saya rasa ke depan kita minimal kan dan tidak ada lagi yang bermasalah dan kalau pun masih ada sanksi ada yang melaksanakan ya. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan penanganan yang awalnya ditangani oleh Bawaslu,” pungkas Nana.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyebut kegaduhan Pilkada di Jateng ‘sampai Antariksa’. Pernyataan Deddy tersebut dilatar belakangi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sampai turun tangan memberikan endorse ke Luthfi-Yasin.
“Hanya ada dua paslon di Jateng, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa. Sampai presiden dan mantan presiden harus mendukung salah satu paslon. Kalau bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa,” ucap Deddy.
BACA JUGA: Bakal Blusukan di Jawa Tengah, Jokowi soal Paslon 02 Pilgub: Saya Sama Pak Luthfi itu Teman Lama
Ia pun menyebut beberapa pelanggaran yang terjadi di Jateng jelang Pilkada 2024.
“Kami di PDIP mencatat pelanggaran oleh aparatur negara, termasuk juga para keamanan, yang paling banyak adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, karena institusi yang diberikan kewenangan oleh negara melalui regulasi untuk jadi institusi, justru jadi bagian dari pembegalan demokrasi,” lanjut Deddy. (*)
Editor: Farah Nazila
