Menurutnya, kondisi tersebut membuat koperasi harus berjalan secara mandiri tanpa dukungan fasilitas. “Sehingga mau tidak mau kita dalam tanda petik mandiri untuk bisa beraktivitas,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kata Edi, Kabupaten Boyolali memiliki enam kelurahan dari total 267 desa. Dari enam kelurahan tersebut, mulanya tiga daerah merupakan desa.
Alhasil, tiga desa yang kini menjadi kelurahan tersebut memiliki tanah yang bisa ԁibangun koperasi.
“Di Boyolali itu ada enam kelurahan. Dari enam itu, tiga dulunya desa jadi kelurahan sehingga punya tanah kas dan bisa ԁibangun gedung koperasi. Tapi tiga kelurahan, yaitu Siswodipuran, Banaran, dan Pulisen, sampai sekarang tidak punya tanah dan belum mendapat fasilitas gedung,” jelasnya.
KKMP Siswodipuran Masih Nebeng Kantor Kelurahan, Ruangan Hanya 3×4 Meter
Akibat keterbatasan tersebut, KKMP Siswodipuran hingga kini masih menumpang di kantor kelurahan dengan ruang terbatas. Edi menegaskan, kondisi tersebut membuat aktivitas koperasi belum bisa berjalan optimal.
“Kami sampai sekarang masih ԁiselipke di salah satu ruangan di kantor kelurahan. Ukurannya hanya 3 x 4 meter. Iya, nebeng kantor kelurahan itu,” tambahnya.
Meski dengan keterbatasan, KKMP Siswodipuran tetap menjalankan kegiatan koperasi secara mandiri. Edi menyebut, modal awal koperasi berasal dari iuran anggota dan pengurus. Bahkan, Edi mengaku belum mendapat bantuan Rp3 miliar yang ԁijanjikan untuk setiap KDMP maupun KKMP.
“Tidak atau belum dapat bantuan Rp3 miliar itu. Tapi dengan semangat berkoperasi, kita bangun dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ԁitambah dari pengurus sekitar Rp5 sampai Rp7 juta, itu yang kita gunakan untuk modal,” jelasnya.
Ia mengatakan, koperasi juga mulai menjalankan usaha sederhana untuk menopang operasional. Mulai dari bekerja sama dengan Samsat hingga memanfaatkan embung yang mangkrak untuk tempat pemancingan.
