Scroll Untuk Baca Artikel
HeadlineJatengNews Update

Langka dan Mahal, DPRD Jateng Dorong Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Dikuasai Negara 

×

Langka dan Mahal, DPRD Jateng Dorong Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Dikuasai Negara 

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah "Minyak Goreng Langka di Jateng, Ada Apa?" di Studio TATV. (DPRD Jateng)

SOLO, 10/3 (beritajateng.tv) – Pemerintah pusat diminta bersikap mengatasi kelangkaan minyak goreng. Permasalahan ini bisa dijadikan titik tolak untuk membenahi sektor pangan. Terlebih menjelang Ramadan dan Lebaran.

Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengatakan, minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka pemerintah harus bersikap. “Pemerintah bisa menjadikan ini titik tolak agar distribusi dan produksi minyak goreng dikuasai negara, sehingga tidak menjadi rebutan,” katanya saat menjadi narasumber Dialog Aspirasi Jawa Tengah “Minyak Goreng Langka di Jateng, Ada Apa?” di Studio TATV Solo, Selasa (8/3/2022).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, UUD 1945 jelas mengatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bung Karno pada tahun 1956 menyampaikan, masalah pangan adalah masalah mati hidupnya bangsa dan diserahkan kepada ahlinya. Hal itu dikatakan Bung Karno saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) yang sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Maka pemerintah harus turun tangan. Sebab kalau diserahkan ke swasta akan terus menerus seperti ini,” paparnya dalam dialog yang dipandu Host Bona Ventura Sulistiana dan Co Host Antik Wijaya tersebut.

Sumanto mengatakan, Indonesia merupakan penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia. Menurutnya, harga minyak goreng naik karena kulakannya sudah mahal.

“Pedagang mau menjual dengan HET Rp 14 ribu kan rugi, kulakan saja sudah Rp 20 ribu. Masyarakat juga panic buying. Menurut BPS, kebutuhan minyak setahun kira-kira 1 liter per orang. Ketersediaan juga kurang. Di Pasar Legi Solo, meski HET Rp 14 ribu yang kemasan, curah Rp 11 ribu. Di lapangan curah harganya masih Rp 16 ribu, kemasan Rp 20 ribu,” katanya.

Kepala Dinperindag Jateng Muhammad Arif Sambodo mengatakan, minyak goreng sawit merupakan komoditi yang tidak ada dalam penguasaan pemerintah, tetapi dikelola swasta. Hal ini berbeda dengan minyak dan gas yang pengelolaannya dikuasai negara. Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng terjadi akibat adanya permintaan CPO yang tinggi di luar negeri.

Tinggalkan Balasan