Lebih lanjut, Hamid dengan mantap menyebut banyak siswa SMA/K Negeri di Jawa Tengah yang setuju dengan adanya study tour.
“Saya yakin banyak siswa yang setuju adanya study tour. Kebijakan ini harus ada koreksi,” tandasnya.
Akademisi kritik kebijakan zero pungutan
Selain mendapat kritik dari Komisi E, kebijakan zero pungutan ini pun akademisi nilai perlu mendapat evaluasi.
Dosen PBSI FKIP UNS, M. Rohmadi, menyebut pelarangan study tour ini perlu melihat urgensi dari pengadaan kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, study tour di Jawa Tengah yang masuk pelarangan akibat kebijakan nol pungutan itu pun turut ia kritisi.
“Kalau tujuan Kepala Dinas [soal zero pungutan] untuk meminimalisir dan menjaga pungutan liar, perlu analisis kebutuhan siswa,” ujar Rohmadi.
Jika study tour bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa, maka konsekuensinya ialah menghadirkan laboratorium yang layak di lingkungan sekolah.
BACA JUGA: Bukan Kecelakaan Bus SMK Lingga Depok, Ini Alasan Komisi E DPRD Jateng Setuju Larangan Study Tour
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Rohmadi, tak semua SMA/K Negeri di Jawa Tengah menurutnya memiliki laboratorium pembelajaran yang memadai.
“Kita mau lihat perakitan mobil dan motor. Kalau tidak ke pabriknya, apakah laboratorium di sekolah sudah memadai?” ucap Rohmadi.
Bukan meniadakan study tour, Rohmadi menyebut penambahan anggaran untuk Dana BOS bisa menjadi opsi yang dapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah lakukan.
“Kalau yang Bu Us katakan untuk meminimalisir pungutan, maka nanti matur (sampaikan) pada Dewan untuk menambah anggaran BOP-nya untuk operasional BOS-nya. Kunjungan industri masuk ke sana, sehingga tidak ada pungutan,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
