SEMARANG, beritajateng.tv – Ramai Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Kelas/Sekolah (Outing Class) pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.
SE tersebut bertanda tangan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno. Dalam SE itu, outing class digencarkan untuk mendorong program Gerakan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) Tahun 2024.
Tertulis di surat itu, target kunjungan wisatawan domestik di Indonesia sebesar 1,25 hingga 1,5 miliar perjalanan.
Menariknya, satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Tengah harapannya dapat mendukung BBWI. Adapun salah satunya dengan kegiatan outing class. Sekilas, outing class tak berbeda jauh dengan study tour.
Kilas balik kepemimpinan Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kegiatan study tour di satuan pendidikan bak hal terlarang.
Alasannya, study tour menyalahi aturan zero pungutan yang dielu-elukan saat Ganjar menjabat.
Jelang setahun usai meninggalkan kursi Jawa Tengah 1, mulai tampak aturan-aturan baru yang menggeser kebijakan Ganjar terdahulu.
Salah satunya adalah aturan outing class yang saat ini tengah menjadi pembahasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
Outing Class menjadi pembahasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu 10 Juli 2024 malam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah angkat bicara soal outing class.
BACA JUGA: Kebijakan Zero Pungutan untuk Larang Study Tour yang Nggak Nyambung
Pihaknya mengaku, outing class sedang menjadi bahasannya saat ini. Menurut pengakuannya, outing class tak lain ialah pembelajaran yang berlangsung di luar kelas.
“Outting class itu prinsipnya pembelajaran di luar kelas. Mana kala pembelajaran di dalam kelas kurang mencukupi,” ujar Uswatun.
Terlebih, kata Uswatun, pembelajaran di dalam kelas belum tentu mampu menghadirkan pilot project yang nyata.
“Juga untuk menghadirkan pembelajaran yang mendapatkan piloting project yang benar-benar representatif dan nyata. Itu masih jadi perbincangan juga,” sambung Uswatun.
Berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang Uswatun sebut dimiliki semua satuan pendidikan, setiap sekolah harusnya mengetahui kebutuhannya masing-masing.
“Sekolah itu (ada) MBS, yang tahu mana yang dibutuhkan sekolah itu. Namun, beberapa hal yang kaitannya dengan pelaksanaan itu kan pembiayaan,” bebernya.
Outing class, menurut Uswatun, belum mencakup bahasan soal peran serta masyarakat.
“Sementara peran serta masyarakat belum ada dalam pembahasan, semoga secepatnya,” ucapnya.
