SEMARANG, beritajateng.tv – Banjir di Kabupaten Demak semakin tinggi dan meluas. Hal itu diungkap langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, Agus Nugroho, Rabu 20 Maret 2024.
Agus menuturkan, saat ini 13 kecamatan di Demak dan lebih dari 90 desa terdampak akibat banjir yang tak kunjung surut. Tak main-main, kondisi banjir di Demak saat ini, Agus akui terparah sejak banjir tahun 1992 lalu.
“(Banjir terparah?) Paling parah, sama banjir tahun 1992 lebih parah ini. Kalau banjir 1992, walaupun saya juga ngungsi, tetapi tidak separah ini. Tidak ada Indonesia sampai 3 kali kita mengeluarkan tanggap darurat,” ujar Agus saat beritajateng.tv temui di Gedung B lantai 5, Kantor Gubernur Jateng.
BACA JUGA: Lakukan Kunjungan, Ketum PMI Jusuf Kalla Pastikan Kebutuhan Pengungsi Banjir Demak Jilid 2 Terpenuhi
Alhasil, 97 ribu warga Demak terdampak banjir. Sementara itu, lanjut Agus, kurang lebih 25 ribu jiwa harus mengungsi. Agus pun menanggapi informasi warga Demak yang masih bertahan di kediamannya. Menurut pengakuannya, BPBD Demak telah membujuk warga terkait, namun mereka enggan mengungsi.
“Lha, sebenarnya kami sudah merayu mereka untuk turun bergabung dengan pengungsi yang lainnya, tapi kami juga tidak bisa memaksa (karena) itu pilihan. Tapi ketika mereka minta dievakuasi, kita evakuasi,” sambung Agus.
Pihaknya memastikan, tak ada korban jiwa atas bencana banjir di Kota Wali tersebut.
Tak ada dana desa untuk penanganan banjir di Demak
Perihal kebutuhan makanan pengungsi, Agus mengungkap dapur umum selalu tersedia. Adapun dapur umum itu dikelola oleh PMI, Dinas Sosial, BPBD, dan Baznas setempat. Pengungsi mendapatkan jatah makan sebanyak 2 (dua) kali sehari, yaitu saat sahur dan berbuka puasa.
Merespons apakah ada dana desa untuk menangani bencana banjir di Demak, Agus angkat bicara. Pihaknya mengaku, tidak ada dana yang mengucur dari desa-desa di Demak pasca bencana alam tersebut.
“Harapannya begitu, karena di peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah diamankan agar menganggarkan untuk penanganan bencana di tingkat desa. Mestinya begitu sejak 2015. Kami berharap semua desa bisa berperan, kenapa? Karena bencana urusan bersama,” tegas Agus.
