“Sepanjang campur tangan itu tidak dalam konteks menggunakan fasilitas negara atau pemanfaatan kebijakan negara untuk memenangkan salah satu pihak tertentu, seperti pemberian bansos, itu tidak masalah,” terang Junaidi.
BACA JUGA: Viral Dugaan Kampanyekan 02, Sekda Takalar: Jika Gibran Menang, Jokowi Angkat Guru Jadi CPNS
Junaidi juga menyinggung gaya Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya sangat berbeda saat campur tangan selama kampanye berlangsung.
“Saya contohkan Pak SBY, itu bagus. Ketika SBY masih menjabat sebagai presiden itu tidak ada riuhnya seperti sekarang, mulai dari putusan MK sampai kemudian beberapa informasi ada penggantian penjabat daerah. Itu kan bikin gaduh, ini jadi sejarah buruk Pemilu Indonesia,” tegasnya.
Pihaknya berharap, siapa pun pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang, biarkan demokrasi yang menentukan hasilnya.
“Yang namanya dinamika politik itu biar demokrasi yang menentukan. Kalau demokrasi berjalan, rakyatnya yang menentukan presidennya siapa. Presiden sebelumnya tinggal mengikuti saja. Jangan sampai negara ini rusak demokrasinya dengan langkah-langkah yang tidak sesuai,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
