Ia menduga, langkah itu sebagai cara Prabowo-Gibran untuk mendapatkan dukungan dari anggota dewan dan mitra kerja mereka di partai politik. Dalam kata lain, bagi-bagi kekuasaan.
“Jadi sebaiknya tidak menganak emaskan lembaga tertentu, masa ada yang dipangkas ada yang tidak. Semua pada dasarnya harus objektif bahwa memang kita butuh anggaran, efisiensi semua,” tekannya.
DPR RI terkena efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Merespons hal itu, Adi menyebut jika pemotongan anggaran di DPR RI memang memungkinkan sepanjang tidak melanggar aturan keuangan.
BACA JUGA: PBJT Berpotensi Turun Terdampak Efisiensi, Bapenda Cari Potensi Pajak Lain
Oleh karenanya, ia menekankan jika anggota legislatif harus bersikap legowo jika terkena efisiensi di lembaganya. Jangan sampai ada perlawanan balik ke pemerintah.
“Sektor yang urgent lah yang harus di danai. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum terutama jalan juga karena arus mudik balik harus diprioritaskan.” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
